• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Dalil Paslon 02 Soal MK Selesaikan Gugatan TSM fix Salah Alamat

27 June
15:18 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Dalam pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, segala pelanggaran administratif bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilu adalah ranah atau kewenangan Bawaslu untuk menanganinya terlebih dahulu. Jika sudah selesai ditangani, dan terbukti bahwa TSM itu berpengaruh pada perolehan suara, disitulah MK akan menanghani, dari sisi hasil penghitungan suara.

Hakim konstitusi, Manahan MP Sitompul mengutarakan melalui pembacaan putusan, dalam Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018, telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif TSM. Dan menurut Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tersebut disebutkan apa saja objek pelanggaran TSM. 

Berikut isi Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018:

Menyatakan objek pelanggaran administratif pemilu TSM terdiri atas:

a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan/atau

b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu," tegas hakim mahkamah Manahan Sitompul dalam pembacaan putusan MK atas gugatan Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

MK memiliki kewenangan terkait perselisihan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dikomparasikan dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pihak Pemohon. Selain itu, MK juga bisa menangani permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU, sekaligus menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan catatan, pembuktian yang disertakan berkorelasi serta menyebabkan perbedaan hasil perhitungan suara yang dimaksudkan.

Dengan demikian, merupakan sebuah kekeliruan jika menyelesaikan klaim kecurangan TSM adalah ranah MK, karena itu sebenarnya kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, dalil Tim Hukum Paslon 02 bahwa MK berwenang mengadili kedurangan administratif adalah kekeliruan.

"Menurut mahkamah, dalil Pemohon mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasi. Proposi yang dimaksud adalah seolah tidak ada jalan hukum menyelesaikan pelanggaran TSM karena mahkamah tidak diberi kewenangan konstitusionalitas Pemilu. Padahal, jalan hukum tersedia, bahkan diatur secara rinci, bukan sebatas substansi yang tercakup dalam pelanggaran administratif yang bersifat TSM, akan tetapi juga secara lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya," terang hakim mahkamah Manahan MP Sitompul melalui pembacaan putusan MK.

Jika pihak penggugat tidak menempuh jalur itu, menjadi persoalan lain. Karena menurut Manahan, kecurangan administratif sudah diautr di sejumlah UU dan peraturan serta tersedia jalur hukumnya tersendiri. Termasuk apabila sudah menempuh jalur hukum dan penggugat tidak puas, itu merupakan persoalan lain juga.

Dengan penjelasan di atas, Mahkamah Konstitusi, melalui hakim Manahan MP Sitompul membantah anggapan Pihak Pemohon (Paslon 02), yang menyatakan MK menegakkan keadilan prosedural. Tidak benar pula anggapan Pemohon bahwa karena mahkamah hanya berwenang mengadili PHPU, sehingga keadilan yang ditegakkan hanya prosedural, sebab secara substantif sudah terang benderang, bahwa untuk persoalan yang bukan perselisihan hasil (perolehan suara) Pemilu, sudah ada jalan hukumnya sendiri, meski bukan oleh Mahkamah Konstitusi. (Foto: ANT)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00