• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

MK Hanya Tangani Sengketa Pemilu Substantif Mengacu Hasil Perolehan Suara

27 June
14:54 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dalam sidang putusan gugatan Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihaknya hanya bisa menangani sengketa perselisihan hasil Pemilu. MK berpendapat, khususnya gugatan Pilpres, gugatan yang bisa diajukan haruslah yang dinilai bisa mempengaruhi perolehan suara.

Hakim mahkamah Suhartoyo mengutarakan, untuk perselisihan hasil Pemilu, berdasarkan struktur penyusunan norma secara sistematis, perselisihan hasil Pemilu merupakan permasalahan hukum Pemilu ketiga yang diatur dalam buku keempat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perselisihan hasil Pemilu juga didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan hasil perolehan suara secara nasional, di mana perselisihan itu juga dibatasi hanya perselisihan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara/kursi baik Pemilu DPR, DPD, DPRD, sampai Pilpres.

"Hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perolehan (penghitungan) suara," sebut hakim mahkamah Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Menurut Suhartoyo, gugatan tidak dapat diajukan jika tidak terkait perselisihan perolehan suara yang bisa mempengaruhi keterpilihan seorang calon, baik Pileg maupun Pilpres. Dengan demikian, Suhartoyo dengan tegas menyebutkan lagi bahwa sengketa perselisihan hasil Pemilu itu saja yang bisa diadili MK. Dengan kata lain, keberatan yang dapat diajukan kepada MK hanyalah keberatan pada perhitungan suara.

Sudah jelas, kata Suhartoyo, ada batasan tegas dalam undang-undang tentang apa yang bisa diadili oleh MK, serta mana yang tidak. Kemudian, dirinya juga menyebutkan, perselisihan itu juga dapat secara kualitatif dan kuantitatif.

MK ditegaskan dapat memutus terkait pelaksanaan Pemilu sesuai-tidaknya dengan UU yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Namun, bukan berarti MK akan memeriksa semua dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, karena bisa menihilkan lembaga yang diberikan mandat oleh UU untuk mengadili masalah Pemilu lebih dulu sebelum masuk ke MK. (Foto: ANT)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00