• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Panggil Pengelola Pesantren dan Pihak Swasta Saksi Penerimaan Gratifikasi Eks Bupati Bogor

26 June
10:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil pihak pengelola pesantren, HMN Lesmana, sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Selain itu, KPK turut memanggil satu orang saksi lainnya, pihak swasta bernama I Sujana alias Cakra sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya direncanakan akan diperiksa sebagai saksi untuk Rachmat.

"Dipanggil sebagai saksi untuk RY (Rachmat Yasin)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).

Sebelumnya dalam kasus ini KPK kembali menetapkan  mantan Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka sejak tanggal 24 Mei 2019.

Dalam kasus pertama KPK Menduga Rachmat Yasin meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp 8.931.326.223, (Delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

KPK menduga uang tersebut digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain terjerat dugaan kasus pemotongan uang, Rachmat Yasin juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam hal penerimaan Gratifikasi.
Tersangka RY (Rachmat Yasin) juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa, Tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Mobil Toyota Velfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 3 hari kerja.

Rachmat Yasin sebenarnya baru bebas dari penjara akibat kasus yang sebelumnya menjeratnya di KPK, yaitu dalam perkara TPK suap rekomendasi tukar menukar kawasan huta  di Kabupaten Bogor tahun 2014. Dirinya telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5,5 tahun. Bulan Mei lalu dirinya baru saja mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) dari masa pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Atas dugaan dalam tersebut, KPK menduga Rachmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP .

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00