• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Pekerja BUMN Serahkan Akta Pengangkatan Maruf Sebagai Dewas BNI Syariah ke MK

26 June
00:35 2019
2 Votes (1.5)

KBRN, Jakarta : Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu resmi menyerahkan informasi tambahan (ad informandum) berupa keterangan tertulis terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Didalamnya ada akta notaris yang menyatakan kalau Maruf Amin diangkat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) BNI Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BNI Syariah, bukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Fransiskus Xaverius Arief Poyuono mengaku pihaknya sudah menyampaikan surat setebal 9 halaman itu sejak hari Senin (24/6/2019) kemarin.

"Surat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu sebagai surat Sahabat Hakim Mahkamah Konstitusi sudah sampai di tangan 9 Hakim MK sejak kemarin. Dimana FSP BUMN Bersatu sebagai Kelompok Masyarakat yang menjadi sahabat 9 Hakim MK, Amicus Curriae," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Dijelaskannya surat itu intinya meminta Hakim MK untuk segera mendiskualifikasi Cawapres nomor urut 01, Joko Maruf Amin. Pasalnya, Maruf diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Mengingatkan dan memberikan masukan dalil dalil hukum serta UU yang menyangkut BNI Syariah adalah anak perusahaan BUMN yang merupakan BUMN juga," ujarnya.

Diuraikannya, ad informandum itu bisa digunakan sebagai dokumen tambahan untuk MK dalam memutus PHPU Pilpres. Sebab di dalamnya juga tercantum Akta Notaris Hasil RUPS BNI Syariah 2018, dimana dalamnya menjelaskan tentang KH Maruf Amin menduduki jabatan Dewas BNI Syariah bukan di angkat oleh MUI tapi oleh hasil RUPS BNI Syariah.

"Atas perintah pejabat Bank BNI yang mendapatkan surat kuasa subtitusi dari Direksi Bank BNI ,yang dimana Bank BNI sebagai badan hukum telah menerima juga Surat Kuasa Subtitusi Pemegang saham dari Kementerian BUMN," tambahnya.

Hal itu ditegaskan dia untuk memperkuat kalau Cawapres Maruf Amin sudah melanggar UU Pemilu dengan tidak memenuhi syarat utama sebagai syarat mandatori yang harus dipenuhi. Yakni harus mundur jika mencalonkan diri sebagai Cawapres.

"Surat Amicus Curriae yang disampaikan pada 9 Hakim MK juga memohon agar 9 Hakim MK agar dalam putusan  mendiskulifikasi Maruf Amin sebagai Cawapres," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00