• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Izin Kadaluarsa, Kemendagri Tetap Persilahkan FPI Melakukan Kegiatan

24 June
21:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Front Pembela Islam (FPI) masih belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun mereka masih boleh melakukan kegiatan sebagaimana biasa.

Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Lutfi mengatakan, per tanggal 20 Juni lalu, izin FPI sudah kadaluarsa. Namun hingga kini salah satu ormas Islam itu belum melengkapi persyaratan awal pengajuan SKT.

"(Yang belum lengkap) itu keterangan domisili, kepemilikan kantor, terus pernyataan dari masing-masing pengurus harus menyatakan di atas materai dan rekomendasi dari kementerian terkait, misalkan Kementerian Agama. Karena kompetensi beliau dalam bidang agama," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Senin (24/6/2019).

Dijelaskannya, setelah sebuah ormas melengkapi persyaratan awal, maka Tim Terpadu yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Luar Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, Kemendagri dan lain-lain akan membahas tentang kelayakan organisasi itu diperpanjang atau tidak.

"Mereka harus taat azas perundang-undangan, mereka juga harus taat dengan aturan main, lihat juga track record mereka seperti apa. Tentunya mereka juga harus mempunyai azas Pancasila dan juga Undang-undang Dasar 45," tekannya.

Meski demikian, kata dia sekalipun belum memperpanjang izin, sebuah organisasi, termasuk FPI masih boleh berkegiatan. Asalkan kegiatan mereka tidak mengganggu ketertiban umum, apalagi melanggar undang-undang.

"Silakan saja selama tidak menggangu ketertiban umum," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00