• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Ad Informandum FSP BUMN Bersatu: MK Harus Diskualifikasi Maruf Amin

23 June
06:35 2019
5 Votes (4.4)

KBRN, Jakarta: Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu meminta para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin. Pasalnya, Maruf diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hal itu disampaikan dalam informasi tambahan (ad informandum) berupa keterangan tertulis dari orang yang bukan merupakan pihak (amicus curiae) dari sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono menegaskan, berdasarkan UU Pemilu di atas, mestinya sebelum menjadi calon wakil presiden, Maruf Amin tmengundurkan diri dari posisi sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

"(Harus ada) surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Makanya menurut dia, demi majunya proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia maupun internasional juga terciptanya penegakan hukum yang lebih akuntabel dan bertangungjawab serta berhasilnya proses demokrasi, pihaknya meminta Hakim MK untuk mendiskualifikasi Maruf Amin.

"Kami berpendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selayaknya membatalkan dan mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Maruf Amin," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00