• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Rencana Berantakan, Saksi Ahli Hukum Pidana Ini Terlalu Kuat

22 June
00:06 2019
7 Votes (2.7)

KBRN, Jakarta : Teuku Nasrullah, anggota Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 atau Pihak Pemohon, menolak kesempatan melemparkan pertanyaan kepada Prof Edward Omar Sharif Hiariej, saksi ahli Pihak Terkait Tim Kampanye Nasional (TKN), karena menganggap pria yang karib disapa Prof Eddy tersebut 'kuasa hukum terselubung' Paslon 01.

Hal itu diungkapkan Nasrullah saat menjadi penanggap ketiga, dalam sidang lanjutan perkara gugatan Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, seperti disiarkan langsung RRI, Jumat (21/6/2019).

"Setelah saya mendengar makalah yang Prof Eddy sampaikan, ini bukan makalah ilmiah, tapi lebih kepada eksepsi dan pleidoi dari Paslon 01. Saya menyayangkan itu. Dan menganggap Prof Eddy ini sangat layak duduk deretan kursi kuasa hukum paslon 01," ujar Nasrullah singkat.

Nasrullah sangat menyayangkan isi dari makalah yang dibacakan Eddy di awal, sehingga dirinya menilai itu tak layak disebut makalah saksi ahli.

"Saya berharap anda tidak marah, sebagaimana saya tidak marah ketika anda 'menguliti' satu persatu permohonan kami. Saya memutuskan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada 'kuasa hukum terselubung dari paslon 01' ini," kata Nasrullah.

Mendengar perkataan Teuku Nasrullah, Prof Eddy sempat membetulkan kacamata sebentar, lalu menjawabnya dengan santai setelah sebelumnya dipersilakan oleh hakim.

"Kalau sudah berbicara dengan kuasa hukum Pemohon ini, sudah tidak lagi seperti teman, tapi saudara. Dan mengutip perkataan Gus Dur, perbedaan itu hanya boleh sampai di kerongkongan, jangan sampai (turun) ke hati," jawab Eddy singkat.

Sebelumnya, Prof Eddy memang 'menguliti' satu persatu isi permohonan Tim kuasa Hukum BPN dengan menyoroti sejumlah hal, lalu menyampaikan dengan lantang bahwa gugatan mereka tidak layak dibawa ke Mahkamah Konstitusi melainkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Persidangan yang Bisa Dianggap Selesai

Sebelum Nasrullah, sebenarnya Ketua Tim Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto (BW) sempat pula melontarkan pernyataan tidak sedap. Berangkat dari bagaimana Tim Hukum TKN menguliti saksi ahli mereka Jaswar Koto kemarin (Kamis, 20 Mei 2019 dini hari), BW sekarang mempertanyakan apakah seorang Edward Omar Sharif Hiariej layak dijadikan saksi ahli.

"Saya selalu mengatakan, yang namanya guru besar, seorang profesor hukum, hal pertama yang harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya. Pertama harus dikuasai adalah asas dan teori karena dengan itu dia akan bisa menjawab semua persoalan hukum, kendati saya memang belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu," jawab Prof Eddy.

Saksi ahli TKN ini semakin 'berbahaya' kala diserang pribadinya. Karena selanjutnya, Prof Eddy langsung menanggapi pertanyaan pihak Pemohon soal kualifikasi ahli yang dimilikinya. Dia lantas membuka sedikit rahasia. Apa itu? 

Menurutnya, ketika dirinya akan dimajukan sebagai saksi ahli, jangankan kuasa hukum Pemohon, anggota Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait saja memperdebatkannya. Mengapa begitu? Karena semua orang, menurut Eddy, sudah mengetahui spesialisasinya, expertise seorang Edward Omar Sharif Hiariej adalah pidana.

"Orang mengetahui saya, expertise saya, pidana," imbuhnya.

Akan tetapi, ternyata tak cukup sampai mempertanyakan kelayakan Eddy, namun BW juga sempat 'menyerang' Eddy dengan bertanya sudah berapa banyak buku serta jurnal yang dipublikasikan terkait pelanggaran pemilu Terstruktur Sistematis dan Masif atau TSM.

"Kalau Saudara tanya saya sudah berapa buku, saya kira tadi sudah melampirkan CV. Ada berapa buku dan jurnal internasional silakan diperiksa. Karena kalau saya sebutkan mulai dari poin satu sampai 200, sidang ini bisa selesai. Jadi ini bukan masalah kualifikasi," ucapnya santai.

Terlebih masalah TSM, Eddy menyebutkan bukan hanya disertasi, akan tetapi ia sudah menulis banyak buku tentang pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) hingga pengantar hukum pidana Internasional juga. Karena menurutnya, ketika seseorang bicara mengenai TSM, itu dianggapnya bukan sekedar disertasi. 

Dirinya kemudian meminta Pihak Pemohon untuk mencermati isi keterangannya sebagai ahli, yang sebenarnya lebih banyak mengutip persoalan hukum pembuktian.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00