• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Saksi Ahli Gagal Paham DPT dan Aturan KPU

20 June
22:21 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin berhasil membongkar dari mana klaim persentase kemenangan yang selama ini dikemukakan Paslon 02 Prabowo-Sandi ke media massa maupun sosial media. Bahkan persentase klaim kemenangan bisa keluar beberapa kali dengan angka berbeda-beda.

Hal itu berawal ketika Tim Kuasa Hukum 02 menghadirkan saksi ahli IT Jaswar Koto dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019) tadi.

Sebelum mempresentasikan kesaksiannya sebagai ahli, Jaswar Koto sempat memperkenalkan diri sebagai seorang ahli biometric developer programming yang hingga saat ini bekerja di Jepang dan masih mengajar di sana juga.

"Saya seorang biometric developer programming di Jepang, menggunakan forensik analisis untuk 'Membongkar Kecurangan Kooperatif Terstruktur, Sistematis, dan Masif Menggunakan IT Forensik'," ucap Jaswar sebelum memulai presentasinya di hadapan hakim mahkamah, seperti disiarkan langsung RRI, Kamis dini hari.

Jaswar Koto : Identifikasi Kecurangan Terstruktur Sistematis Masif

Koto lanjut menuturkan, tujuan pertamanya adalah mencari pola kesalahan Pilpres 2019 dan bagaimana mengindentifikasi pemalsuan C1 dan penggelembungan suara melalui DPT fiktif. Dirinya mengklaim menggunakan tujuh parameter untuk menganalisa, salah satunya data entry analisis error, dengan fokus pada analisa form C1 KPU.

"Keanehan yang berlaku dimulai dari quick count, situng KPU dan rekapitulasi suara pilpres berjenjang, dimana tabulasi persentasenya hampir sama. Dan dengan menggunakan data DPD dan Pilpres, kewajaran berlaku di Aceh, sangat tipis, Sumatera Barat tipis, Bali berlaku kewajaran pilpres dan DPD, tetpi untuk Jawa Tengah terjadi perbedaan signifikan, dimana ada 5.350 ribu suara berbeda, JawaTimur 5.700-an suara dimana ada perbedaan (juga) antara Pilpres dan DPD, Jawa Barat juga terjadi hal yang sama," klaim Koto dalam presentasinya di hadapan hakim mahkamah, seperti disiarkan langsung RRI, Kamis (20/6/2019) dini hri.

Data entry analisis error, kata Jaswar, ini fenomena yang berlaku selama ini, sejak April menjelang Pilpres. Dimana ada penambahan suara untuk Paslon 01, Jawa Timur terjadi kesalahan mendekati 3.000, tetapi di Situng KPU sudah direvisi, namun itu harus dinilai mengenai pola yang digunakan atas kesalahan. Dan kesalahan yang diklaim Jaswar adalah mengacu pada penggelembungan suara untuk 01 dan pengurangan untuk 02.

Selanjutnya, masih menurut Jaswar, ia mengklaim dari 63 TPS sampel dimana terjadi kesalahan, 01 dimenangkan menjadi 1.700 suara diikuti 02 dikurangi 3.700-an. Menurutnya, KPU mengaku sudah revisi, tapi (sekali lagi) inilah pola kesalahannya.

Koto melanjutkan persentasi, periode 1-25 Mei 2019, perubahan itu ada. Diambil data dua kali, untuk mencoba memastikan perubahan, dianalisa sampai dua kali, pola kecurangan diklaim sama saja. Sedangkan untuk kesalahan Situng KPU, dinilai kesalahan administrasi ketika ditemukan dua bentuk formulir C1, yang diduga mengalami editing oleh oknum KPU.

Editing form C1, klaim Jaswar, dengan modus pencoretan, tanda tangan berbeda, itu dianggapnya sudah diedit dan hingga terakhir dilihatnya, belum direvisi KPU.

Untuk DPT, Jaswar mengklaim menemukan 22.034.193 suara siluman yang ktnya dimbil sampling dari Papua dan apabila ditanyakan apakah ada hubungannya suara siluman dengn C1? Ia mengatakan ada. Sudah ditelusuri lalu dicoba kembalikan ke data induk di KPU untuk validasi ternyata tak bisa.

Selain itu, Koto juga menarasikan penemuan pemilih yang lahir pada 2009, berusia 10 tahun, terdaftar di KPU sebagai pemilih. Begitu periksa ke Situng KPU, ternyata diduga ada DPT fiktif, C1 editan, hingga Paslon 01 dapat semua suara, dan 02 tidak dapat.

"Artinya, diduga pemilih difokuskan ke 01 termasuk DPT siluman, menggelembungkan suara 01. Dan memang, pemilih siluma )boleh saja) dianggap tak memilih, tapi ada orang lain yang bantu (mencobloskan)," tuding Jaswar.

Kesimpulannya, kata Jaswar, berdasarkan analisis menggunakan data forensik, dirinya merasa sudah menemukan pola kesalahan. Pertama, entry data, menggelembungkan 01 dan kurangi 02, mengedit C1, mengubah (suara) 01 dan 02. Dugaan Jaswar, data DPT digunakan untuk mempermainkan jumlah suara.

Keterangan Jaswar Koto Mulai Dikejar Hakim

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna lantas mempertanyakan data di presentasi Jaswar yang memuat penemuan 22 juta DPT fiktif lewat data yang diambil pada 1 Juni. Plguna juga mengejar Koto soal tulisan bahwa dari 110 juta populasi, ditemukan 27 juta ghost voters. Dan menurut Jaswar, dat Situng KPU meragukan akibat terkontaminasi DPT fiktif. Setelah 1 Juni muncul 22 juta DPT yang diklaim fiktif, selang tiga hari, angka 22 juta telah bertambah menjadi 27 juta.

"Jadi saya menyarankan bersihkan dulu DPT, mana yang murni itulah yang dipakai, baru bisa minimalisir kecurangan," sebut Jaswar Koto, seperti disiarkan langsung RRI, Kamis (20/6/2019) dini hari.

Hakim Arief Hidayat juga mempertanyakan kenapa data sampel yang diambil Jaswar hanya DPD dan Pilpres. Kenapa tidak ada data DPR RI? Dan Jaswar hanya menjawab bahwa ia tidak mendapatkan data DPR RI untuk dijadikan sampel. Selain itu, hakim Arief juga tersadar, bahwa ada percobaan 'memanipulasi mata', akibat apa yang tertera dalam slide persentasi Jaswar, mengenai tampilan gambar soal perbandingan antara 5 juta suara dan 16 juta data DPD.

"Katanya ini ahli IT, tapi ini DPD 16.419 sekian, koq gambarnya setipis yang 5 juta? Ini kan artinya manipulasi mata, selisih 5 juta itu tipis dibanding selisih 16 juta. Mestinya gambarnya gak terbalik begini. Anda ahli membangun gambar atau IT?" tanya hakim Arief.

Selain itu, Jaswar Koto mengklaim juga, bahwa analisis menentukan parameter. Sehingga ia mengungkapkan hasil analisa antara data Pilpres dan DPD, ada selisih suara yang sangat besar akibat perbuatan editing form C1.

"Kami meyakini C1 sudah diedit, sehingga quick count diikuti Situng, atau dengan kata lain Situng KPU mengikuti data quick count," imbuhnya.

Hakim mahkamah kembali lagi mengejar saksi ahli Paslon 02 tersebut mengenai 5.350.769 selisih suara tidak sah, antara data DPD dan Pilpres.

"Apa dasar ahli menyimpulkan ini suara tidak sah?" tanya hakim mahkamah.

"Saya tidak menyimpulkan, saya hanya membandingkan, yang 5 juta itu perbedaan saja. Saya tidak katakan (5 juta suara tidak sah)," jawab Koto berkelit.

"Ini ada rekaman sidang lho," sambung hakim mahkamah.

Hakim terus mencecar, karena memang data-data selisih suara, suara tidak sah, atau DPT siluman atau sejenisnya, tidak jelas asalnya dari mana, dan hanya dikatakan lewat mengambil data dari Situng KPU. Bahkan untuk wilayh Jawa Barat, Tengah dan Timur juga sampai bisa sama di angka lebih kurang 5 juta.

KPU Versus Jaswar Koto

Setelah hakim mahkamah, giliran Pihak Termohon, ykni KPU RI yang mengejar jawaban pasti dari Jaswar. Komisioner KPU Hasyim Asyari meminta Jaswar menampilkan tayangan persentasi yang ada angka quick count, Situng, serta hasil Pemilu. 

"Pertanyaan saya begini, ada beberapa parameter hingga pemilu bisa disebut demokratis. Salah satunya pemungutan, penghitungan sampai rekapitulasi suara harus dilakukan dengan berintegritas. Salah satu indikator dari parameter ini adalah bahwa hasil survei, apapun metodenya, hasilnya sama atau tidak jauh berbeda dari real count atau hasil penghitungan suara yang dilakukan/ditetapkan KPU. Bagaimana pendapat ahli mengenai parameter dengan itu? Karena menurut ahli, (real count, quick count, dan exit poll) ini aneh. Namun semua ahli pemilu Indonesia sampai internasional menganggap penghitungan ini demokratis," kata Komisioner KPU.

Karena saksi Jaswar Koto tak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, Pihak Termohon (KPU) lantas melanjutkan, bahwa quick count itu alat kontrol terhadap proses lainnya seperti exit poll maupun real count. Dan baik quick count, exit poll, sampai real count, semua masuk kategori metode perhitungan suara yang sudah diakui demokratis.

Jaswar lantas menjawabnya dengan menyebutkan kalau proses penghitungan suara demokratis bisa terjadi jika tidak ada data siluman. Asumsinya juga melebar dnegan mengatakan, karena ia mengambil data analisis dari Situng KPU, bisa dianggap pula real count itu isi dari Situng KPU. Dan hal ini juga kembali coba dicerahkan oleh KPU kepda Koto.

"Ahli salah, real count dianggap isi dari Situng. Ini Jaswar ahli IT tapi tidak paham pemilu, sehingga bukan IT analition juga. Masa quick count dan exit poll saja tidak paham. Saksi ahli juga belum 100 persen menggunakan data yang masuk ke Situng KPU, dengan data yang sudah terkoreksi. Jangan salah, dalam Situng, kalau salah input pun psti dikoreksi. Kami punya disclaimer-nya. Dan ujung atau hasil akhirnya nanti adalah perhitungan suara nasional dan itu bukan dari Situng," papar Hasyim kepada Jaswar.

Saksi Ahli Tak Pasti Apakah DPT Memang Gunakan Hak Suara Atau Tidak

Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan, karena saksi ahli Jaswar Koto sudah mengaitkan antara DPT, Situng dan real count, sebelum bertanya, dirinya merasa perlu menjelaskan mengenai PKPU No.11/2018 dan PKPU No.12/2018, dimana aturan ini berkaitan dengan penyusunan dan penetapan DPT. 

Awalnya, kata Hasyim, KPU mendapat DP4 dari Kemendagri, kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih, menyusunnya menjadi DPT dengan melibatkan semua pihak terkait. Lantas ada pula PKPU No.3/2019, yang mengatur pemungutan dan penghitungan suara, dan disini keluar C1 berdasarkan hasil proses pemungutan suara yang disaksikan masyarakat dalam bentuk C1 Plano.

"Tools itu yang diturunkan menjadi C1 PPWP dalam perkara pilpres, ada hologram, yang kemudian dihitung bersama, dan yang berhologram asli  dimasukkan dalam kotak suara, sementara salinannya dibawa ke tingkat Kabupaten untuk proses entry, discan. Kemudian ada pula PKPU No.4/2019 terkait rekapitulasi berjenjang, dimana hasil perhitungan yang diikuti seluruh peserta pemilu termasuk parpol, dibawa ke tingkat Kecamatan, dihitung ulang, dicek apakah ada kesalahan pencatatan, bila ada kesalahan dikoreksi melalui rapat pleno tingkat Kecamatan dalam bentuk formulir DAA1, untuk seluruh TPS per Desa dan Kelurahan," ungkap Hasyim.

Dirinya melanjutkan, dari hasil Desa, naik ke Kelurahan, naik lagi ke Kecamatan, disalin ke formulir DA1 PPWP, dan semua dilakukan terbuka disaksikan Panwas. Apabila ada kesalahan, dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga terjadi perbedaan data C1, DA1 dan PSU, dimana
hasil PSU ditarik ke Kabupaten dalam rapat pleno, sampai naik tingkat Nasional dalam bentuk dokumen DD1 PPWP

Itulah, menurut Hasyim, asal muasal DPT. Namun DPT itu belum tentu menggunakan hak pilihnya, karena yang menggunakan hak pilih otomatis yang sudah masuk form C1. Ada rekap, sehingga tidak bisa antara perbandingkan antara C1 dan Situng. Yang dimasukkan Situng adalah C1 yang belum terkoreksi pada tingkt Kecamatan dan Kabupaten.

"Sejelek apapun Situng, tidak berpengaruh pada rekapitulasi. Nah dalam kaitan itu, tadi saksi ahli sampaikan data perbedaan jumlah suara untuk Jawa Barat, Jawa Timur, sampai Jawa Tengah. Saya tidak tahu apakah saksi ahli sengaja atau gimana dengan tidak melampirkan data suara DPR RI dalam provinsi tersebut. 

Namun saksi ahli Jaswar Koto menjawab bahwa ia tidak memiliki datanya.

"Berkaitan dengan itu, sejauh mana ahli sudah mengkonfirmasi, ada berapa DPT invalid. Dan apakah ia (DPT Invalid) menggunakan hak pilihnya atau tidak? itu saja satu pertanyaan," tanya Hasyim.

"Saya tidak (smpai) ke sana," jawab Koto.

"Artinya tidak dicek," sambung Hasyim.

Dirinya mengingatkan saksi Jaswar yang tadi sempat menyebutkan data kajian di Jawa Tengah ada 300 suara. Padahal, di tangan KPU, kata Hasyim, berjumlah 115 ribu.

"jadi dengan demikian kami menyatakan (kesaksian saksi ahli) tidak relevan dan tidak akan bertanya lagi," tutup Hasyim. (Foto: ANT)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00