• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Saksi 02 Beberkan 17,5 Juta DPT Invalid

19 June
11:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Salah satu saksi fakta yang dihadirkan oleh Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Agus Maksum membeberkan tentang lebih dari 17 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang diduga invalid. Hal itu diutarakannya dibeberkannya dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2019 dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditegaskan, pihaknya menemukan ada 17.553.708 DPT yang diduga invalid. Hal itu ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) 2 yang diumumkam oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada beberapa waktu yang lalu.

"Jadi ini kami membaca dari dari DPTHP 2. Jadi otomatis yang kami baca ini adalah yang berasal dari dalam DPT itu sendiri," katanya dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Dia menjelaskan, ada beberapa kriteria yang membuat menimbulkan adanya dugaan DPT invalid. Diantaranya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada dalam KTP orang yang masuk dalam DPT. Salah satu contohnya mengenai kode provinsi di KTP seorang yang bernama Udung. Yang mana di KTP dia berkode provinsi 10.

"Tidak ada provinsi dari Indonesia itu yang berkode 10. Kode itu dimulai dari 11 Aceh, 12 Sumatera Utara, berikutnya. Jadi tidak ada 10, di atasnya Aceh tidak ada," tegasnya.

Selain masalah NIK yang tidak sesuai, pihaknya juga menemukan ada ratusan ribu Kartu Keluarga (KK) yang diduga juga invalid. Hal itu bahkan telah dilaporkan ke pihak KPU dan beberapa diantaranya ke Bawaslu.

"Ada KK manipulatif. Itu ada satu KK yang misalnya berisi lebih dari seribu orang. Dan itu sudah kami laporkan ke KPU. Jumlahnya 117 ribu kami laporkan di Majalengka, Magelang, kemudian Banyuwangi dan khusus untuk Kota Bogor kami laporkan ke Bawaslu," jelasnya.

KK manipulatif itu dijelaskan dia karena nomor KK nya sendiri itu tidak valid. Misalkan ada nomor KK yang terdiri dari enam angka pertama menunjukkan kode wilayah Bogor. Namun anehnya, pada enam angka berikutnya malah tidak menunjukkan informasi apa-apa karena disana hanya menampilkan angka 0 (nol) sebanyak enam digit. 

"Enam angka 0 itu dalam aturan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, mestinya dia menginformasikan tanggal yang dimana KK itu dicatat. Jadi sehingga Kota Bogor yang berjumlah 1355 itu dicatatnya pada hari 0 tanggal 0, bulan 0, tahun 0. Pertama invalidnya itu," urainya.

Yang kedua, imbuhnya ada pula sebanyak 1355 anggota keluarga yang alamatnya berbeda-beda.

"Padahal seharusnya KK itu adalah satu KK itu satu alamat. Yaitu Bapak, ibu dan anaknya. Jadi dia berada di satu alamat. Walaupun jumlahnya ada banyak," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00