• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Jumlah Saksi Dibatasi MK, Pakar Hukum Usulkan Ini ke Tim 02

19 June
08:35 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Jumlah saksi dibatasi, Tim Hukum Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno diimbau meminta persetujuan Majelis Hakim Konstitusi untuk diizinkan mengajukan keterangan affidavit.

Pakar Hukum Pidana, Prof Dr Dwidja Priyatno menegaskan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 4 tahun 2018, Anwar Usman dan rekan-rekannya memang berhak membatasi banyaknya saksi yang dihadirkan.

"Karena persidangan dalam MK itu harus cepat. Dan waktunya sudah ditentukan," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Rabu (19/6/2019).

Perlu diketahui, agenda sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilu Presiden (Pilpres) memang sudah terjadwal sedari awal. Adapun jadwal pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 direncanakan digelar pada 28 Juni 2019.

Tim hukum 02 sendiri sebelumnya sudah mengajukan 30 saksi dan 5 ahli. Namun MK hanya mengabulkan 15 saksi yang dihadirkan, dengan hanya 2 oranh saksi. Terkait itu, Prof Dwidja mengimbau Bambang Widjojanto Vs untuk mengajukan keterangan saksi secara affidavit.

"Keterangan affidavit itu adalah keterangan yang disahkan oleh notaris, tinggal diserahkan kepada majelis hakim sebagai bagian dari alat bukti. Dan tentu semuanya itu adalah ditentukan oleh majelis sendiri dalam menilai keterangan saksi yang sifatnya affidavit tersebut, keterangan dan pernyataan tertulis di depan notaris itu," jelasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00