• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Tanggapi Pernyataan Menkumham, Rencana Pemindahan Napi Koruptor Ke Nusakambangan

18 June
19:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait rencana pemindahan narapidana kasus korupsi tidak dapat ditempatkan di Lapas Nusakambangan karena tidak termasuk kategori "high risk" atau risiko tinggi yang memerlukan super maximum security.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatak  jika poin atau usulan rencana aksi pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusakambangan merupakan usulan rencana aksi dari Kemenkumham sendiri.

"Jadi kami mendengar dan membaca pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM yang seolah-olah itu langsung menolak rencana pemindahan napi kasus korupsi ke Nusakambangan. Setelah kami pelajari penolakan itu lebih pada pendapat dari Menteri hukum dan ham bahwa napi kasus korupsi tidak bisa dipindahkan ke lapas super Maximum security di Nusakambangan, jadi perlu kami ingatkan juga poin-poin atau usulan rencana aksi pemindahan napi kasus korupsi ke Nusakambangan itu sebenarnya adalah bagian dari draf rencana aksi yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sendiri." kata Febri Selasa (18/06/2019).

Menurut Febri pihaknya berharap ada keseriusan dari Kemenkumham untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam pengelolaan Lapas.

"Oleh karena itu kami mengharapkan ada keseriusan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan dan berbenah dalam pengelolaan lapas ini jangan sampai kegagalan yang pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu ketika pihak Kementerian Hukum dan HAM tidak serius melaksanakan rekomendasi pencegahan itu terulang terulang kembali saat ini." tambah Febri.

Febri pun mengungkit OTT yang KPK dilakukan di Lapas Sukamiskin dan menjerat Kalapasnya pada saat itu, dikarenakan menerima suap dari para narapidana guna mendapatkan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin.

Dari kasus tersebut diharapkan Kemenkumham lebih serius dalam perbaikan pengelolaan lapas. KPK pun membamtu Kemenkumham untuk melakukan perbaikan dengan tugas pencegahan.

"Jadi dengan semaksimal mungkin kami ingin mendorong dan membantu agar perbaikan itu dilakukan sehingga kami Ingatkan rencana aksi yang sudah disusun itu agar dilakukan secara konsisten karena itu untuk kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri, aturan-aturan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM juga mengenal ada 4 bentuk Lapas mulai dari super Maximum security sampai minimum Security." lanjut Febri.

KPK pun berharap Kementerian Hukum dan HAM lebih serius untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Jika tidak serius dan tidak konsisten bukan tidak mungkin akan terulang lagi kegagalan sebelumnya yang pernah terjadi.

Rencana pemindahan napi koruptor Kelapas Nusakambangan kembali mencuat setelah 
Sebelumnya diberitakan, Setya Novanto terpidana kasus Mega proyek E-KTP terpergok publik sedang melenggang bebas diluar lapas 

Setnov sempat dirawat 3 hari di rumah sakit. Dirinya semestinya sudah berada di Lapas Sukamiskin pada Jumat (14/6/2019). Namun, muncul kabar dan gambar bahwa Novanto justru berpelesiran ke sebuah toko bangunan di kawasan Padalarang, Kab. Bandung Barat Jawa Barat.

Atas peristiwa pelesiran tersebut, Novanto kemudian dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00