• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Tidak Ada Dalil Yang Jelas, Alasan KPU Menolak Perbaikan BPN

18 June
16:34 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melihat adanya dalil yang jelas dalam perbaikan permohonan pemohon, Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi menjadi poin kedua dalam alasan penolakannya.

"Kedua dengan tidak adanya dalil pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon, menunjukkan bahwa pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon sehingga permohonan pemohon tersebut menjadi bukti bahwa termohon tidak pernah melakukan kecurangan, manipulasi perolehan suara yang merugikan pemohon ataupun menguntungkan pihak terkait, sekaligus membantah isu yang berkembang pada sebagian kelompok masyarakat bahwa KPU curang," ucap Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019).

"Karena apabila pemohon memiliki bukti bahwa KPU curang melakukan manipulasi perolehan suara yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam objek sengketa tentunya sejak awal pemohon akan mengajukan permohonan yang menguaraikan kesalahan hasil penghitungan suara baik pada tingkat TPS desa kelurahan kecamatan kabupaten provinsi sampai tingkat nasional," lanjutnya.

Menurutnya fakta itu juga sekaligus membantah pernyataan dari calon presiden nomor urut dua bapak haji Prabowo Subianto pada tanggal 17 April 2019 yang menyatakan telah memenangkan pilpres 2019 dengan perolehan suara 62%. Namun dalam perbaikan permohonannya, pemohon telah menambah posita dan petitum baru mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh termohon dan penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Walaupun dalil tersebut tidak jelas darimana asalnya karena pemohon hanya menguraikan perolehan suaranya sampai pada tingkat provinsi sedangkan penetapan perolehan suara yang ditetapkan termohon merupakan hasil rekapitulasi secara berjenjang dari provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, sampai dengan tingkat TPS. 


"Oleh karenanya penambahan dalil pemohon mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara oleh termohon terlihat jelas semata-mata ditujukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kepada Mahkamah sebagai mana ditentukan dalam pasal 475 ayat 1 dan 2 undang-undang pemilu, pasal 75 undang-undang MK dan pasal 8 ayat 1 huruf b  angka 4 dan 5 PMK nomor 4 tahun 2018," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00