• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Tim Hukum TKN Bantah Tegas BPN

18 June
15:38 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Pihak Terkait, memberikan klarifikasi tegas atas tudingan atau tuduhan-tuduhan yang dilayangkan Tim Hukum Paslon 02 Prabowo-Sandi, sebagai Pihak Pemohon, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, seperti disiarkan langsung oleh RRI, Selasa (18/6/2019).

Pertama, Tim Hukum Jokowi menegaskan, Cawapres KH Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah. Hal itu sudah jelas, karena Ma'ruf Amin tidak diangkat sebagai karyawan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu Juru Bicara Tim Hukum Jokowi, yakni Luhut Pangaribuan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019).

Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Nomor 11/3/PBI/2019.

"Selain itu, calon wakil presiden nomor urut 01 bukan pejabat PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah karena sebagai Dewan Pengawas Syariah, calon wakil presiden nomor urut 01 bertanggung jawab kepada DSN-MUI, bukan RUPS PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah layaknya direksi dan komisaris. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," urai Luhut.

Dalam peraturan a quo, sudah ditentukan kedudukan DPS sebagai perangkat DSN-MUI yang berada dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedudukan DPS ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 huruf b UU Perbankan Syariah No 21/2008.

"Dengan demikian, tidak ada kewajiban calon wakil presiden nomor urut 01 untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagai syarat mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia," imbuhnya.

Kedua, Luhut Pangaribuan menegaskan, tidak ada penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah, seperti dalil pihak Pemohon, Paslon Prabowo-Sandi.

Pada sidang perdana beberapa hari lalu, Tim Kuasa Hukum Prabowo sempat menyebutkan 7 (tujuh) program pemerintah, yakni menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri, menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal, menaikkan gaji perangkat desa, menaikkan dana kelurahan, mencairkan dana bansos, menaikkan dan percepatan penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan), serta menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri.  

Bukan sekedar disebutkan saja, akan tetapi Tim Hukum Prabowo-Sandi mendalilkan ketujuh program tersebut sebagai bagian dari kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dan modus vote buying atau politik uang.

Padahal, menurut Luhut, program-program tersebut secara umum merupakan kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang Undang (UU), dimana semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU, khususnya tentang APBN. 

Luhut mendalilkan, menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin dan salah secara hukum, jika program-program tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan alokasi dana yang telah tertuang dalam UU APBN. 

"Dan undang-undang itu merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR selaku pembuat UU," ujar Luhut Pangaribuan, Tim Hukum Jokowi,dalam pembacaan jawaban atau eksepsi, seperti disiarkan langsung oleh RRI.

Semua program pembangunan juga dibuat dengan berdasarkan pada ketentuan hukum. Dari kenaikan gaji PNS misalnya, ditetapkan berdasarkan PP No. 15 Tahun 2019, gaji perangkat desa ditetapkan berdasarkan PP. No. 11 Tahun 2019, program PKH didasarkan pada Permensos No. 10/2017 juncto Permensos No. 1/2018.

Sedangkan program DP 0% bagi PNS, Polri, dan TNI menurut tim Jokowi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara. Dan untuk pembayaran gaji ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan program rutin tahunan yang tidak terkait dengan Pemilu. 

"Kebetulan pembayaran gaji ke-13 dan THR kali ini berdekatan dengan waktu Pemilu dan faktanya tidak diberikan sekaligus. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak memiliki korelasi dengan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019," kata Luhut.

Terakhir, Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin juga menepis tudingan dana kampanye fiktif yang disebutkan Tim Hukum Prabowo-Sandi, yang dianggap tanpa bukti hukum yang jelas, bahkan memang tidak ad buktinya.

"Pemohon (membuat) seolah-olah terdapat penggunaan dana kampanye yang absurd dan melanggar hukum adalah tidak benar, dalam gugatan tak ada bukti apapun tentang penggunaan tersebut dan karenanya terbantahkan," kata Luhut menambahkan.

Dirinya lanjut menuturkan, sesuai Pasal 325 ayat (2) jo Pasal 335 UU Pemilu, penerimaan ataupun pengeluaran dana kampanye calon presiden dan cawapres nomor urut 01 telah dilaporkan serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang ditunjuk oleh KPU, yakni KAP Anton Silalahi, yang telah melaksanakan audit secara lengkap, sekaligus mengeluarkan laporan asuransi independen nomor 315/ER/001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019.

Dari rekening bank penerima sumbangan dana kampanye atas nama TKN Jokowi Maruf Amin dan pihak-pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye baik perorangan, partai politik, kelompok, ataupun badan usaha non-pemerintah, sudah diperiksa dan telah diverifikasi sampai dikonfirmasi secara langsung oleh KAP Anton Silalahi, sehingga tidak ada sumbangan fiktif seperti yang dituduhkan atau didalilkan Tim Hukum Prabowo sebelumnya.

Mengenai sumbangan pribadi Joko Widodo, itu ditepis tidaklah benar. Menurut Luhut, sumbangan tertulis dalam laporan penggunaan dana kampanye yang dilaporkan melalui sistem sebesar Rp 19.558.272.030, adalah dana yang dikeluarkan dari rekening TKN Jokowi Ma'ruf Amin yang dikelola TKN dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah (TKD). 

"Namun, karena teknis input data, sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Dan juga, tidak ada masalah dengan sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG dan TBIG dan dari beberapa penyumbang yang berlokasi di Semarang, karena hal ini telah masuk dalam laporan dana kampanye dan jelas lengkap keterangan identitas individu-individu yang memberikan sumbangannya sebagaimana telah dikonfirmasi oleh KAP Anton Silalahi yang telah ditunjuk KPU," tandasnya.

Atas dasar itu, berdasarkan uraian dalil tersbeut, Tim Kuasa Hukum Terkait menyatakan dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum, dan karenanya patut untuk diabaikan. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00