• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

KPU Bantah Kecurangan TSM, Kuasa Hukum BPN Kritisi Penolakan Perbaikan Permohonan

18 June
13:07 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dalam sidang kedua sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan jawaban atas dalil Pemohon yang menyebut dugaan kecurangan pemilu.

Ketua KPU, Arif Budiman menyatakan, KPU telah menjawab semua dalil Tim Kuasa Hukum Paslon 02, diantaranya terkait dugaan pelanggaran pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Massive (TSM) tidak terbukti.

Arif Budiman menjelaskan, dalil Pemohon yang mengatakan kecurangan terstruktur tidak terbukti dari tidak adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dan aparat pemerintahan. Dugaan kecurangan sistematis juga tidak terbukti dengan tidak ada rancangan dari pihak tertentu, serta massive tidak terbukti terjadi di banyak daerah.

"Jawaban kami cukup menjelaskan dan menjawab, besok kita sampaikan bukti bukti kita masukan, semua poin sama kuat didalilkan menjawab petitum Pemohon, tidak terlihat ada dalil disampaikan pemohon mampu menunjukan kejadian TSM, penyelenggara pemilu tidak terbukti terlibat, massive tidak, sistematis tidak juga rancangan disiapkan sejak lama," ungkap Arif Budiman kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (18/6/2019).

Arif Budiman juga menanggapi perbaikan permohonan Pemohon yang dianggap tidak sesuai peraturan MK. KPU menolak perbaikan tersebut, meskipun juga memberi jawaban untuk menghormati MK. "Kami menegaskan menolak permohonan perbaikan, harusnya tidak diakui, kami sampaikan petitum yang disampaikan, kami menyerahkan ke MK untuk menilai perbaikan permohonan," kata Arif Budiman.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02, Bambang Wijayanto menanggapi inkonsistensi KPU yang menjawab perbaikan Pemohon meski menolaknya. Bambang Widjajanto juga menyoroti posisi Cawapres 01 Maruf Amin yang seharusnya dipermasalahkan karena masih menjabat di salah satu BUMN.

Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi ini juga masih mempertanyakan KPU yang belum menjawab adanya DPT siluman dan dugaan Situng KPU yang didesign memenangkan Paslon tertentu. "Kegagalan penjelasan Termohon, Termohon menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan, argumennya menjawab perbaikan, Termohon menyatakan Cawapres 01 soal peraturan BUMN terkait posisi Maruf Amin, KPU juga punya ketidak jelasan dalam penetapan TPS dan DPT siluman," jelas Bambang Widjajanto.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00