• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

KPU Ungkapkan Dua Hal yang Gagal Dipahami Prabowo

18 June
11:49 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ali Nurdin, Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak Termohon dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 menilai, tudingan serta narasi tuduhan Tim Hukum Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) tidak memahami secara utuh mengenai apa dan bagaimana itu Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU.

Sehingga, menurut Ali Nurdin, tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon dalam Pilpres 2019 adalah sangat tidak benar dan merupakan narasi kebohongan. Kenapa begitu?

KPU lantas merujuk pada tersangka WN, penyebar berita bohong atau hoax soal kebocoran server KPU yang baru saja ditangkap pihak Bareskrim Mabes Polri. Sehingga, tuduhan atas kecurangan dengan merekayasa server KPU dianggap hanyalah narasi tanpa dasar bukti yang kuat.

"Tuduhan yang tidak benar atau bohong sebagaimana dikembangkan WN, yang baru satu hari lalu, Senin kemarin, ditangkap Bareskrim Polri karena telah menyebarkan berita bohong bahwa server KPU bocor, disetting memenangkan Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin dengan menjaga kemenangan pihak terkait sebesar 57 persen," ungkap Tim Hukum KPU, Ali Nurdin dalam pembacaan eksepsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, seperti siaran langsung RRI, Selasa (18/6/2019).

Menurut KPU, pencatatan data pada Situng KPU ditegaskan bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional. Karena sebenarnya, pengelolaan data pada Situng KPU hanya sebagai alat bantu berbasis teknologi informasi guna mendukung akuntabilitas kinerja pelaksanaan rekapitulasi serta penetapan hasil perhitungan suara Pemilu 2019 secara keseluruhan. 

Hal itu menurut KPU sudah sesuai sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Termohon Nomor 536 Tahun 2009, mengenai petunjuk penggunaan Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU.

"Dengan demikian, Pemohon gagal paham dalam menempatkan Situng pada proses penghitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara," sambung Ali Nurdin, Tim Kuasa Hukum KPU sebagai pihak Termohon.

Selain itu, Prabowo-Sandi juga dinilai KPU kembali gagal memahami aturan saat menuding kecurangan KPU dengan mencontohkan kasus Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Dua kasus itu menurut Ali Nurdin berbeda undang-undang, sehingga memang sekali lagi gagal memahami.

Dalam Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada, menyatakan tegas yaitu melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam kasus Danny Pomanto sudah ada aturan jelasnya yang mengikat, atau istilahnya sudah memiliki hukum positif. Sehingga, atas dasar itu, Mahkamah Agung (MA) kemudian mengambil keputusan mendiskualifikasi Danny Pomanto, akibat dianggap menggunakan APBD untuk program pemerintah yang 'ditunggangi' sebagai kampanye, sehingga dinilai terjadi kampanye terselubung menggunakan anggaran pemerintah.

Tapi menurut KPU, untuk Pilpres tidak bisa disamakan dengan Undang Undang Pilkada, karena belum ada hukum positif atau aturan yang mengikat yang dengan tegas melarang Presiden atau Calon Presiden Petahana menggunakan promosi keberhasilan program pemerintah sebagai bahan kampanye.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00