• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

KPU Tolak Alat Bukti Print Out Link Berita, Dinilai Menabrak Aturan MK

18 June
10:26 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 berlangsung pagi ini di Mahkamah Konstitusi (MK), seperti disiarkan langsung oleh RRI, Selasa (18/6/2019).

Dalam sidang lanjutan hari ini, Tim Kuasa Hukum KPU yakni Ali Nurdin, menyatakan dengn tegas bahwa penggunaan link berita sebagai barang bukti gugatan yang dibacakan Tim Kuasa Hukum Pemohon (Paslon 02 Prabowo-Sandi) pada sidang perdana 14 Juni 2019 yang lalu, tidak bisa dijadikan rujukan pembuktian, karena itu bukanlah alat bukti.

Dengan demikian, KPU meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya bukti-bukti link berita yang diajukan Pemohon. Hal itu menurut KPU sudah sesuai dengan Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2018, khususnya Pasal 36 yang menyebutkan alat bukti resmi yang bisa digunakan dalam sidang gugatan adalah berupa Surat atau tulisan, Keterangan para pihak, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Keterangan pihak lain, Alat bukti lain serta Petunjuk.

"Sehingga, link berita bukan alat bukti surat atau tulisan sehingga tidak memenuhi syarat (menjadi alat bukti)," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, seperti siaran langsung RRI, Selasa Selasa (18/6/2019).

Selain itu, KPU juga mencontohkan bagaimana Bawaslu juga menolak laporan Pemohon karena alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat, yakni berupa print out, sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti.

Oleh sebab itu, KPU dengan tegas meminta MK menolak gugatan Prabowo-Sandi karena bukti tidak sah.

Sebelumnya diberitakan, sejak sidang dibuka oleh hakim mahkamah sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin mengemukakan semua bantahan atas apa yang dituduhkan Pemohon sebelumnya.

Hal terutama dari jawaban Termohon (KPU) adalah menolak seluruhnya atas pembacaan gugatan Pemohon (Paslon 02) versi perbaikan 10 Juni 2019 yang lalu. 

Salah satu yang menarik, KPU juga mengungkit bagaimana Tim Kuasa Hukum 02 yang mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi jangan menjadi 'Mahkamah Kalkulator'. Hal itu dinilai sangat menghina proses hukum yang saat ini ditempuh serta mengecilkan proses demokrasi yang sudah berlangsung sejak dimulainya era reformasi.

Tim Kuasa Hukum KPU sebagai Termohon, meminta MK menolak seluruhnya dokumen gugatan Pemohon versi perbaikan 10 Juni 2019 karena dianggap tidak sah. Keberatan atas pembacaan gugatan yang berbeda dari pihak Pemohon juga sebelumnya dikeluhkan Tim Kuasa Hukum pihak Terkait, Yusril Ihza Mahendra. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00