• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

KPU Minta MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo Versi Perbaikan 10 Juni 2019

18 June
09:56 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 sudah dimulai di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak pagi tadi, seperti disiarkan langsung oleh RRI, Selasa (18/6/2019).

Agenda sidang lanjutan PHPU 2019 adalah mendengarkan jawaban pihak Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pihak Termohon, yaitu Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), serta pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Semua jawaban dari pihak Termohon, Terkait dan Bawaslu, adalah untuk merespon pembacaan gugatan dari pihak Pemohon, Paslon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) pada sidang perdana sebelumnya, 14 Juni 2019 yang lalu.

Sejak sidang dibuka oleh hakim mahkamah sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin mengemukakan semua bantahan atas apa yang dituduhkan Pemohon sebelumnya.

Hal terutama dari jawaban Termohon (KPU) adalah menolak seluruhnya atas pembacaan gugatan Pemohon (Paslon 02) versi perbaikan 10 Juni 2019 yang lalu. 

Salah satu yang menarik, KPU juga mengungkit bagaimana Tim Kuasa Hukum 02 yang mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi jangan menjadi 'Mahkamah Kalkulator'. Hal itu dinilai sangat menghina proses hukum yang saat ini ditempuh serta mengecilkan proses demokrasi yang sudah berlangsung sejak dimulainya era reformasi.

Tim Kuasa Hukum KPU sebagai Termohon, meminta MK menolak seluruhnya dokumen gugatan Pemohon versi perbaikan 10 Juni 2019 karena dianggap tidak sah. Keberatan atas pembacaan gugatan yang berbeda dari pihak Pemohon juga sebelumnya dikeluhkan Tim Kuasa Hukum pihak Terkait, Yusril Ihza Mahendra.

Seperti diketahui, sudah diberitakan RRI sebelumnya, usai mendengarkan pokok-pokok gugatan Pemohon (Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi) pada sidang perdana gugatan Pilpres 2019 yang lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan tanggapan mengenai klarifikasi Pihak Terkait (Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) atas pokok gugatan yang dibacakan Pemohon dalam sidang tersebut dimana merupakan permohonan yang sebagian besar adalah gugatan yang diserahkan ke MK pada 10 Juni 2019 dan sebagian lagi adalah permohonan yang teregistrasi pada 24 Mei 2019. 

Atas keberatan dari pihak Terkait dan Termohon itu, Hakim Mahkamah Suhartoyo menjelaskan bahwa berpedoman pada Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan persidangan, permohonan, kelengkapan, dan perbaikan permohonan yang dikecualikan untuk PHPU Presiden memang tidak menjelaskan mengenai ruang perbaikan. Namun demikian, seperti rilis resmi MK yang dibaca RRI, Senin 17 Juni 2018, Suhartoyo menyatakan, permohonan yang disampaikan dalam persidangan pendahuluan ini haruslah dilihat dasar hukum yang disampaikan Pemohon secara faktual terjadi. 

Hal senada juga disampaikan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna bahwa pembentuk undang-undang menyadari hukum acara MK tidak bisa bergantung pada UU MK itu sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim Konstitusi mempersilakan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapinya dalam jawaban dan keterangan masing-masing terhadap dokumen yang disebut Pemohon sebagai perbaikan gugatan Pemohon. Setelah itu, biarkan Majelis Hakim Konstitusi yang nantinya akan memberikan penilaian hukum.

Sementara itu, mengenai perbedaan pembacaan gugatan Pasangan Calon (Paslon) Prabowo-Sandi tersebut, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin mengemukakan kepada RRI, pihaknya memang kebingungan sebelumnya untuk menanggapi apa yang dibacakan Tim Hukum Prabowo. Pasalnya, ada perbedaan materi yang dibacakan.

"Permohonan gugatan yang dibacakan 02 (kemarin) beda. Sedangkan kami (saat itu) berpedoman bahwa permohonan yang dibacakan harus yang 24 Mei, bukan 10 Mei. Jadi kami menganggap (yang dibacakan saat itu) sebagai satu permohonan baru," kata Yusril kepada RRI, dalam siaran langsung, Senin (17/6/2019).

Namun begitu, setelah mendapatkan arahan dari hakim mahkamah, Yusril bersama anggota Tim Kuasa Hukum Paslon 01 lainnya sudah siap menanggapi apa saja yang dibacakan Tim Hukum 02 pada sidang perdana sebelumnya. Artinya, kata Yusril, pihaknya akan berikan tanggapan pada keduanya (kedua versi gugatan milik Prabowo). Namun satu yang pasti dan tak berubah menurutnya, hanya satu, yakni petitum bahwa menolak seluruhnya gugatan Paslon 02, Prabowo-Sandi baik yang awal maupun sesudahnya.

"Petitum kami sama untuk menanggapi permohonan 02, baik awal dan yang sesudahnya. Dan karena banyaknya asumsi dari 02, itu harus mereka buktikan (besok), jadi bukan kami. Semua di MK ini, sesuatu yang asumsi harus dibuktikan. Kami siap menghadapi sidang besok," pungkasnya. (Foto: ANT)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00