• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Sidang MK: Kuasa Hukum KPU Menyatakan Pemilu 2019 Sudah 'Luber Jurdil'

18 June
09:48 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Ketua Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin membacakan jawaban (eksepsi) atas gugatan hasil pemilihan presiden 2019 (Pilpres) yang diajukan Prabowo-Sandiaga dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan, Pemilu pada 2019 memang menjadi batu ujian bagi KPU dikarenakan Pemilu 2019 dijalankan secara serentak. Namun begitu
Penyelenggara Pemilu sudah melaksanakan pemilu dengan Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

"Pilpres 2019 dilaksanakan secara luber dan jurdil, namun kami menyadari bahwa Pemilu tahun 2019 ini menjadi batu ujian bagi semua pihak dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi hukum dan hak asasi manusia karena baru pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak dengan jumlah pemilih terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia," jelasnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019).

Dalam Pemilu 2019, lanjutnya, KPU selalu melibatkan saksi Paslon dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya. Sehingga, kata dia, apabila terjadi kesalahan perhitungan suara akan diperbaiki.

"KPU selalu melibatkan saksi Pasangan calon dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Akan diperbaiki pada jenjang di atasnya," tegasnya.

Ia menyatakan Pemilu 2019 di Indonesia mendapatkan banyak pujian dari berbagai negara di dunia karena berlangsung secara aman, damai, tanpa ada kecurangan.

"Selaku penyelenggara Pemilu Pilpres dan pileg 2019 secara serentak menyadari sepenuhnya bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia
merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945," katanya.

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat
memiliki kedaulatan tanggung jawab dan kewajiban untuk segera. Untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan yang mengurusi dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00