• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Polemik Pencaplokan Tanah, Pemko Bukittinggi Tegaskan Bongkar Bangunan Stikes Fort de Kock

17 June
22:59 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bukittinggi : Polemik terkait pencaplokan tanah milik Pemerintah Kota Bukittinggi oleh Stikes Fort de Kock terus berkembang di tengah masyarakat.

Kabag Humas Setdako Bukittinggi, Yulman, kepada wartawan, Senin (17/6/2019), menjelaskan, terkait permasalahan ini masyarakat harus mendapat informasi yang jelas dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

"Untuk itu kami mengadakan kegiatan pertemuan ini, agar pihak media dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat melalui media masing-masing. Sehingga tidak ada informasi yang simpang siur terhadap masalah tanah tersebut,” ulasnya dalam Jumpa Pers hari ini.

Pada kesempatan yang sama, Kabag Hukum Setdako Bukittinggi, Isra Yonza, menjelaskan, pada awalnya, pemko Bukittinggi telah membeli dua bidang tanah seluas 8292 m² secara legal dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 di lokasi Bukit Batarah Kelurahan Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Tanah itu, memang berada persis berdampingan dengan tanah yayasan Stikes Fort de Kock.

Kemudian, Yayasan Stikes Fort de Kock membangun kampus stikes pada tahun 2011. Pembangunan kampus itu berasal dari tanah dengan total 7943 m² dengan 3 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

"Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan itu mengambil tanah milik pemko seluas 1708 m² tanpa izin dari pemko. Kemudian, tanah yang seharusnya untuk fasilitas umum sebanyak 1144 m², sehingga total bangunan yang menyalahi izin seluas 2852 m². Jadi ada dua persoalan, pertama, tanah milik Pemko Bukittinggi dibangun Stikes, dan tanah untuk fasilitas umum juga dibangun,” jelasnya.

Inti pada pertemuan pihak Stikes dengan Pemko Bukittinggi sambung Isra Yonza, Yayasan Stikes Fort de Kock telah mengakui pembangunan yang dilakukan berada disebagian tanah milik pemko. Untuk itu, pihaknya mengajukan pertukaran tanah sebagai gantinya.

“Tukar menukar tanah tidak dapat dilakukan, karena syarat utama dapat dipindahkannya barang milik daerah, apabila barang milik daerah itu, tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Namun, lokasi ini akan dibangun gedung DPRD Bukittinggi,” terangnya.

Untuk itu menurut Isra Yonza, pihak Pemko Bukittinggi mengajukan kepada yayasan Stikes, untuk dapat segera mengembalikan tanah itu tanpa ada bangunan milik yayasan Stikes Fort de Kock.

“SP 1 telah dilayangkan kepada pihak stikes pada 7 Mei 2019, SP 2 akan turun dalam waktu dekat. Satu minggu setelah SP 2, akan dikirim SP 3 dan akan dibongkar oleh pemerintah. Kami berharap, pihak stikes dapat membongkar sendiri bangunan itu, sebelum terbitnya SP 3," tukasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00