• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Tol Malang-Pandaan Gairahkan Sektor Perhotelan dan Restoran

17 June
18:55 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang : Keberadaan tol Malang-Pandaan yang diresmikan Presiden Joko Widodo membeirkan dampak positif pada sektor perekonomian di Kota Malang.

Terlebih lagi momen libur lebaran tahun ini ternyata memberi sumbangsih nyata terhadap sektor perekonomian Kota Malang. Larisnya usaha rumah makan diimbangi tingkat okupansi hunian hotel yang melonjak  memberi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha di Bhumi Arema.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mencatat realisasi pajak signifikan dari dua sektor tersebut. Hingga pertengahan Juni ini, BP2D sudah membukukan Rp21 Milyar dari Pajak Hotel dan sekitar Rp34 Milyar dari Pajak Restoran. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu, perolehan pajak dari sektor restoran di kisaran Rp29 Milyar. 

“Tahun ini sektor restoran dan hotel jauh lebih ramai. Sepertinya ini dampak setelah dibukanya Tol Mapan. Imbasnya sangat bagus untuk usaha kuliner dan hunian serta sejumlah sektor bisnis lain di Kota Malang,” ungkap Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, Senin (17/6/2019).

Melihat potensi tersebut, pihaknya akan terus menggencarkan inovasi sekaligus langkah taktis demi upaya mencapai target.

“Bahkan sejak sebelum Lebaran sampai H+7 Lebaran, Tim Satgas Pajak Resto dan Hotel tetap bertugas melakukan upaya jemput bola. Jadi mereka belum libur,” tutur Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Pasalnya, meski potensi terus menunjukkan tren progresif namun tidak serta merta meningkatkan realisasi pajak daerah secara signifikan. Hingga memasuki pertengahan triwulan kedua tahun ini, BP2D baru membukukan sekitar Rp179 Milyar dari Rp501 Milyar target 2019.

“Memang agak jeblok. Masih jauh di bawah prosentase target yang semestinya,” tukas pria penghobby olahraga ekstrem ini.

Padahal, sejak sembilan jenis pajak daerah 2019 dilaunching medio Februari lalu, BP2D sudah banyak melakukan inovasi demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Akhir triwulan kedua ini, kami akan lakukan monev dan anev untuk mengurai apa yang menjadi penyebab raihan pajak yang agak jeblok. Termasuk rekomendasi apa yang harus kami lakukan untuk mengejar target ini,” sambung Ade yang juga menjabat Plt Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang. 

Dari pengamatannya, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Seperti banyaknya potensi pajak yang belum tercover. Meskipun dengan sistem online dan teknologi apapun untuk deteksi, pendataan serta ‘pemaksaan’ suatu objek pajak mau menjadi Wajib Pajak (WP) tetap harus dilakukan secara manual, persuasif dan tegas oleh petugas pajak di lapangan.

“Belum ada teknologi yang memungkinkan calon wajib pajak akan tercover menjadi WP baru. Inilah alasan mengapa kami membutuhkan kuantitas dan kualitas petugas pajak, utamanya mereka anak muda yang dapat berlari kencang dengan perseneling 4 dan 5,” harapnya.

Selain itu, di BP2D sendiri juga banyak jabatan kosong pasca mutasi belum lama ini. Diantaranya jabatan Kabid dan Kasubid. Sehingga jabatan itu mau tak mau harus dirangkap atau bahkan dikerjakan sendiri oleh Ade.

Mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini menambahkan, belum adanya WP bandel yang dipidanakan membuat belum ada efek jera yang masif bagi mereka yang berulah dan tidak jujur dalam melaporkan omzet serta memenuhi kewajiban pajaknya. 

“Insya Allah, dalam beberapa bulan ke depan, pasti akan ada yang kami upayakan semaksimal mungkin untuk memidanakan mereka (para WP bandel) sebagai usaha memberikan efek jera atau shock therapy,” tegasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00