• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Pakar Tak Yakin Prabowo-Sandi Menang di MK

15 June
09:42 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Petitum, alias materi gugatan yang diajukan oleh Tim Hukum pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam  gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) dinilai banyak yang aneh. Gugatan itu pun diyakini akan ditolak oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsyari mengatakan, Bambang Widjojanto (BW) Cs masih memiliki peluang untuk memenangkan perkara dugaan kecurangan Pilpres itu. Namun hitung-hitungan dia, peluangnya tergolong kecil.

"Kalau (menurut) saya di bawah 50 persen, rendah sekali," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia melalui sambungan telepon, Sabtu (15/6/2019).

Bukan tanpa alasan, sebab menurut dia, ada banyak keanehan yang ada dalam permohonan itu. Diantaranya sedari awal, BW sudah menyatakan kalau MK jangan sampai menjadi Mahkamah Kalkulator. Namun pada kenyataannya, salah satu permohonan mereka malah meminta MK untuk melakukan proses pengalihan suara dari pasangan 01 ke pasangan 02.

"Lucunya, kalau kita baca dalil-dalil, atau permintaan petitumnya itu menyatakan harus ada suara yang dialihkan dari Jokowi ke Prabowo. Itu kan mintanya menjadi Mahkamah Kalkulator MK-nya. Jadi itu tidak konsisten," urainya.

Yang kedua, lanjut dia, Undang-Undang  7/ 2017 tentang Pemilu telah mengatur tentang MK yang sama sekali tidak berwenang dalam melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon. Yang berwenang hanyalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Jadi bukan kewenangan MK. Sehingga tidak bisa meminta sesuatu yang bukan kewenangan MK," tandasnya.

Bukan hanya itu, tambahnya, permohonan Tim Hukum 02 juga mengandung kontradiksi. Misalnya pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang, namun disatu sisi mereka juga meminta semua komisioner KPU diberhentikan.

"Pertanyaan besarnya, kalau seluruh permintaan atau petitum dari pemohon itu dikabulkan, KPU-nya diberhentikan lalu pertanyaannya siapa yang kemudian akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Aneh kan kalau KPU diberhentikan kemudian dipilih kembali, seberapa panjang proses itu. Lalu PSU nya bagaimana. Timbul kontradiktif," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00