• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Sidang MK : Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Resmi Tolak Hasil Rekapitulasi KPU

14 June
10:21 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dalam pembacaan gugatan dari Pemohon, Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diwakili oleh Tim Kuasa Hukum yang diketuai Bambang Widjojanto, didampingi Denny Indrayana. Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Dalam pembacaan pengantar gugatan, Bambang Widjojanto (BW) mengklaim, penetapan hasil suara Pilpres berlangsung tidak benar, melawan hukum, dan setidaknya disertai penyalahgunaan kekuasaan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif atau TSM. Untuk istilah TSM ini, seperti sudah diketahui, sama dengan gugatan Pilpres 2014 silam di tempat yang sama.

"Tidak sah menurut hukum, disertai penyalahgunaan kekuasaan atau terstruktur, sistematis, dan masif," ucap Bambang Widjojanto kepada hakim konstitusi.

BW lanjut menuturkan, sesuai data yang ditetapkan KPU, perolehan suara Paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebelumnya, yakni sebesar 85.607.362 atau 55,50 persen, kemudian untuk Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Dan ini menurutnya tidak sah.

Seharusnya, kata BW, perolehan suara yang benar adalah Paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin 63.573.169 suara atau 48 persen, sedangkan Paslon nomor urut 02 memperoleh 68.650.239 suara atau 52 persen.

Selain itu, kepada majelis hakim konstitusi yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, BW mempersoalkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 02 yakni KH Ma'ruf Amin masih tercantum dalam website resmi BNI Syariah dengan posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah. Dan ini dianggap melawan hukum dan aturan perundang-undangan.

"Cawapres 01 tidak mengundurkan diri dari BUMN, karena profil cawapres masih tercantum dalam website resmi BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah," klaim BW di hadapan majelis hakim mahkamah.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00