• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Teknologi

Pembatasan Media Sosial Jilid II, Pemerintah Diingatkan Tentang Pasal 28 F UUD 45

13 June
22:41 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pembatasan atas penggunaan media sosial (medsos) ternyata telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diingatkan untuk tidak lagi melakukan itu lagi.

Pengamat Telekomunikasi, Heru Sutadi menegaskan, pemerintah harus mestinya tak lagi melakukan pembatasan penggunaan medsos. Sebab banyak masyarakat yang dirugikan atas kebijakan itu.

"Kalau saya pikir ini perlu di evaluasi kembali," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (13/6/2019).

Terlebih menurut Heru, pasal 28 f UUD 45 mengatur tentang hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, pun menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

"Berdasarkan UUD 45 pasal 28 huruf f itukan setiap orang berhak mencari dan mendapatkan informasi dengan media apapun dan ga boleh dibatasi menurut undang-undang," ujarnya memperingatkan.

Tak hanya itu, menurut dia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pun jelas-jelas telah mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk mencegah masyarakat menyebar informasi hoaks atau berita bohong itu.

"Konotasi mencegah misalnya KPK melakukan pencegahan korupsi, inikan berarti masalah edukasi, sosialisasi segala macam kan itu yang harusnya dilakukan. Kalau pernindakan itukan seperti OTT segala macam. Nah kalau penutupan akses segala macam ini yang kita sebut dengan tindakan, bukan pencegahan tapi mengobati. Ini PR juga untuk diselesaikan," lanjutnya.

Perlu diketahui, Kemenkominfo membuka kemungkinan untuk menerapkan kembali pembatasan media sosial menjelang pembacaan keputusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan dilakukan pada 28 Juni mendatang oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal semacam itu pernah mereka lakukan pada tanggal 22 sampai 24 Mei lalu.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00