• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Teknologi

Pembatasan Medsos Jilid II, Pemerintah Diingatkan untuk Tidak "Gebyah-Uyah"

13 June
21:30 2019
3 Votes (4)

KBRN, Jakarta : Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diingatkan untuk tidak lagi melakukan pembatasan atas penggunaan media sosial (medsos). Pasalnya langkah itu dinilai sangat merugikan masyarakat kebanyakan.

Pengamat Telekomunikasi, Heru Sutadi mengatakan, sebagaimana pada tanggal 22 sampai 24 Mei lalu, kebanyakan masyarakat pengguna sebenarnya sudah mampu menangkal pembatasan penggunaan media sosial. Misalkan dengan mengunduh aplikasi anti blokir seperti VPN.

"Sehingga orang pada saat itu ya biasa-biasa saja. Dimana orang masih tetap whatsapp-an, main FB dan instagram," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (13/6/2019).

Meski demikian, diakuinya masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya aplikasi itu. Tidak terkecuali masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan berdagang menggunakan media sosial.

"Ada orang-orang yang kurang update, yang mungkin agak terlambat menginstall VPN itu," tandasnya.

Kondisi itulah yang menurut dia membuat orang-orang yang kebanyakan berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) itu mengalami kerugian material yang cukup signifikan. Sebab mereka jadi kesulitan dalam menjajakan dagangannya.

"Saya pikir mereka terkena dampak. Juga terutama masyarakat konsumen membayar full 30 hari misalnya Rp.60.000 tapi kemudian dia tidak bisa memakai full selama 3 hari misalkan, sekitar Rp.2.000 dia rugi per hari, kali tiga hari jadi Rp.6.000. Dengan 300 juta pengguna ponsel, yang terkena dampak mungkin separuh dikali Rp.6.000 kan dampaknya besar," urainya.

Perlu diketahui, Kemenkominfo membuka kemungkinan untuk menerapkan kembali pembatasan media sosial menjelang pembacaan keputusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan dilakukan pada 28 Juni mendatang oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait itu, Heru meminta pemerintah mempertimbangkannya secara matang-matang.

"Kalau saya pikir ini perlu di evaluasi kembali," tandasnya.

Sebab menurut dia, langkah yang paling tepat untuk menangkal hoaks, termasuk hoaks terkait Pemilu 2019 adalah dengan hanya memblokir akun-akun penyebarnya, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya informasi bohong itu. Bukan malah hanya dengan membatasi penggunaan media sosial.

"Sehingga kalau saya melihat pada saat itu efektifitasnya menjadi tidak pas begitu. Apalagi kemudian ini seperti gebyah-uya. Jadi yang salah, kemudian yang benar juga kena dampak. Padahal seharusnya ya hukum itu ya seharusnya yang salah yang kena dampak," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00