• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Eksekusi 2 Penyuap Walikota Pasuruan ke Lapas 1 Surabaya

13 June
17:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) eksekusi dua orang terpidana yang diduga sebagai pemberi saup dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan.

Keduanya adalah Dwi Fitri Nurcahyo, Plh Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto, staf Kelurahan Purutrejo Kota Pasuruan.

"Keduanya dieksekusi ke Lapas Klas I Surabaya untuk menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata juru biacara KPK, Febri Diansyah Kamis (13/06/2019).

Dwi telah divonis hakum dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp300 juta serta pidana tambahan uang pengganti Rp80 juta, sedangkan  Wahyu dijatuhi pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta.

Terpidana Dwi Fitri Nurcahyo telah menyetorkan pembayaran uang pengganti sesuai amar putusan.

Sebelumnya, mereka ditahan di Rutan Klas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dalam kasus ini KPK telah memproses 4 orang sebagai tersangka. Ke - 4 tersangka itu adalah Muhammad Baqir selaku pihak swasta, Setiyono selaku Walikota Pasuruan periode 2016-2021, Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan, dan Wahyu Tri Hardianto selaku staff Kelurahan Purutrejo.

KPK menduga Setiyono menerima hadiah atau janji dari rekanan/mitra Pemkot Pasuruan terkait proyek. Proyek yang dimaksud terkait proyek belanja modal gedung pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM), pada dinas Koperasi Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD TA 2018.

Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur wali kota melalui sejumlah pihak dan orang dekatnya. Ada kesepakatan komitmen fee rata-rata antara 5-7 % untuk proyek bangunan dan pengairan.

Adapun komitmen yang disepakati untuk Walikota dari proyek PLUT-KUMKM ini adalah sebesar 10% dari nilai HPS yaitu sebesar kurang lebih Rp 2,3 milliar, ditambah 1% untuk Pokja.

Dari hal tersebut KPK menduga adanya dugaan tindak tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Walikota Pasuruan terkait pengadaan barang dan jasa lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang bersumber dari APBD TA 2018.

KPK menduga Muhamad Baqir sebagai tersangka yang memberikan suap. Sedangkan Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto diduga sebagai tersangka penerima suap.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00