• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Cegah Human Trafficking, Ketua DPR : Sinergi Intens Lembaga Terkait

13 June
12:38 2019
1 Votes (4)

KBRN, Jakarta : Praktik perdagangan manusia ternyata masih terjadi di Indonesia. Belum lama, terbongkar sindikat mafia perdagangan manusia di Kalimantan Tengah dengan modus kawin kontrak. Kemudian terungkap pula perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadi pekerja ilegal di Malaysia.

Atas dua kasus tersebut, Tim Satuan Tugas Anti Trafficking Kepolisian dinilai harus semakin meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) agar selalu waspada dengan kasus perdagangan manusia serta mengusut tuntas seluruh kasus human trafficking di Indonesia, agar siapapun yang terlibat di dalamnya bisa segera ditindak tegas sesuai UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui keterangan resmi yang diterima RRI, Kamis (13/6/2019).

Selanjutnya, untuk kasus pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri, Ketua DPR mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat dan mengevaluasi sistem perizinan atau pembuatan paspor di daerah, terutama bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan dan anak, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perdagangan manusia.

"Kami juga meminta Kementerian Dalam Negeri melalui Pemda terkait agar berupaya membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Pemda serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga bisa ikut bersinergi untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah, melalui pelatihan kewirausahaan bagi warga setempat guna meningkatkan kesejahteraan," papar pria yang karib disapa Bamsoet tersebut.

Sedangkan untuk kasus kawin kontrak, Bamsoet lantas mendorong Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama untuk memperketat persyaratan perkawinan bagi warga negara yang hendak akan menikah. 

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Bamsoet, dapat bersinergi dengan Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap proses penyaluran TKI, mengingat tingginya permintaan terhadap tenaga kerja dari Indonesia seringkali disalahgunakan melalui jalur ilegal seperti perdagangan manusia (human trafficking). Peran aktif Kepolisian, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Migrant Care juga dibutuhkan dalam hal pencegahan terjadinya kasus TKI ilegal.

"Lalu bagaimana peran masyarakat setempat? Saya mengimbau agar berperan aktif melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya, terutama apabila mengetahui adanya aktivitas perdagangan manusia," tandas Bamsoet. (Foto: ANT)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00