• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Sekilas Gugatan Prabowo 2014 Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019

13 June
10:58 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto sudah mengajukan gugatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengajukan materi yang berisi permohonan peninjauan kembali atas kemenangan Capres petahana nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi). 

Melihat jauh ke belakang, usai Pilpres 2014, Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, juga mengajukan gugatan kekalahannya melalui Mahkamah Konstitusi. Materi untuk sengketa 2019 sudah banyak dibahas publik. Lalu bagaimana saat 2014? Bagaimana materi gugatan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut?

Secara garis besar, pada 2014, Prabowo merasa dicurangi secara terstruktur, sistematis dan masif. Pihaknya merasa keberatan dan menuding pasangan pemenang saat itu, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) melakukan perbuatan curang saat proses pemungutan suara dilakukan. Bahkan usai pemungutan suara juga kecurangan diklaim masih berlanjut.

Pada 2014, Prabowo juga menuding bahwa pasangan pemenang melakukan mobiisasi pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di seluruh Indonesia. Menurut perhitungan kubu Prabowo pada 2014, banyak sekali pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah DPTb dan DPKTb.

Masih di tahun yang sama, Prabowo juga menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilpres 2014 melakukan keurangan dengan mengubah hasil perhitungan suara di semua level Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kubu Prabowo juga menyoalkan politik uang, dimana pasangan pemenang dituduh memengaruhi pilihan masyarakat di sejumlah daerah lewat iming-iming uang.

Prabowo juga menuduh, masih pada gugatan Pilpres 2014, pasangan pemenang mengkondisikan pencoblosan massal oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS tertentu. Ditambah lagi, Prabowo mengklaim tahu betul bahwa ada orang-orang yang masuk TPS untuk mencoblos dua kali di sejumlah daerah.

Untuk gugatan 2019, BPN sudah menyerahkan semua berkas kepada Mahkamah Konstitusi dan sidang perdana sengketa Pilpres 2019 antara Pemohon yakni Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02, Prabowo-Sandi dengan Paslon nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan berlangsung di Gadung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019 besok.

Menurut pantauan RRI, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mempersiapkan segalanya, mulai ruangan sidang, ruang tunggu, ruang VIP, hingga tempat peliputan bagi media elektronik, Rabu (12/6/2019).

Menurut Dedi dari MKTV, ada kemungkinan Paslon 02, Prabowo-Sandi hadir mengikuti sidang perdana tersebut. Tapi jadi semakin menarik, kabar yang berkembang kuat adalah Paslon 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin juga bakal datang.

"Tapi belum ada konfirmasi," jelas Dedi, Rabu (12/6/2019).

Sebelumnya, untuk pengamanan sidang perdana, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono memastikan bakal menyiapkan 47 ribu personel gabungan. 

“Untuk MK saja ada 12 ribu personel. Pada tempat-tempat kerawanan yang lain tetapi kami tambah keamanan. Keseluruhan itu berjumlah lebih kurang 47 ribu personel. Itu dengan polres-polres yang ada, kemudian juga kodim-kodim yang ada,” ujarnya di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019) kemarin.

Selain itu akan ada beberapa ruas jalan yang ditutup di sekitar MK. Salah satu ruas jalan yang ditutup adalah Jl Medan Merdeka Barat hingga depan Museum Gajah.

“Memang ada beberapa ruas jalan kita lakukan penutupan seperti di Jalan Merdeka Barat seperti di Merdeka Barat, utara, Harmoni, itu kita lakukan penutupan jalan supaya memberikan rasa aman dan nyaman juga yang melakukan persidangan, baik termohon, pemohon, ketua dan masyarakat itu kita antisipasilah,” ujarnya.

Pihak keamanan juga akan melakukan penyekatan dan sudah mempersiapkan kawat berduri tepat di depan gedung MK. Gatot menyebutkan juga, massa pendukung tidak bisa memasuki ruangan sidang. Nantinya hanya pihak tertentu dari masing-masing pihak yang dapat memasuki ruangan sidang.

Pada bagian lain, pihak Mahkamah Konstitusi juga akan menyiapkan layar lebar agar massa pendukung bisa nonton bareng (nobar) mengenai jalannya sidang di dalam gedung. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00