• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Inflasi Maluku pada Mei 2019 Mecapai 1,59 Persen

13 June
10:23 2019
0 Votes (0)

KBRN, Ambon : Inflasi Provinsi Maluku pada Mei 2019 meningkat dan melebihi batas sasaran inflasi secara tahunan. Dalam siaran pers pada Kamis (13/6/2019), Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Teguh Triyono menyampaikan, untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada  Mei 2019 tercatat mengalami inflasi 1,59 persen (month to month/mtm) atau sebesar 4,69 persen (year on year/yoy), dan ini melebihi batas sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku  3,5 persen ±1 persen (yoy).

"Tekanan inflasi Maluku secara bulanan pada Mei 2019 tersebut meningkat dibandingkan April 2019 yang mengalami deflasi 0,13 persen (mtm), meski secara tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 4,33 persen (yoy)," urai Teguh.

Meningkatnya tekanan inflasi pada Mei utamanya disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada Kelompok Bahan Makanan, dari 1,55 persen (mtm) pada April 2019, menjadi 4,47 persen (mtm). Penyebab utama disebabkan harga subkelompok sayuran, bumbu dan ikan segar masing-masing  10,64 persebln (mtm), 10,60 persen (mtm) dan 9,27 persen (mtm). 

Teguh juga menyinggung naiknya harga bawang. Berdasarkan informasi dari dinas terkait, kenaikan harga bawang di Maluku disebabkan oleh naiknya harga bawang di sentra produksi Jawa Timur.

Harus diakui,  Maluku masih bergantung pada Jawa Timur untuk memenuhi pasokan bawang dan cabai. Selain itu, terdapat pedagang eceran yang dengan sengaja menaikan harga bawang dan cabai untuk mengambil keuntungan. Meskipun telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak), namun pedagang didapati menaikan harga pasca sidak dilakukan.

Termasuk tingginya harga bumbu dan ikan segar, disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi. Hal ini tercermin dari adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku meskipun harga jual bumbu, sayuran dan ikan meningkat.

Tingginya inflasi Maluku juga dipicu oleh Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, terutama tiket angkutan udara yang mengalami inflasi 11,39 persen (mtm) pada Mei 2019 dari semula deflasi 13,48 persen (mtm) pada April 2019.

"Berdasarkan data Survey Pemantauan Harga (SPH) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, kenaikan harga tiket pesawat pada Mei 2019 terjadi di rute Ambon-Langgur, Ambon-Makassar dan Ambon-Saumlaki, sedangkan harga tiket Ambon-Jakarta cenderung mengalami penurunan," jelas Teguh

Selanjutnya, kenaikan harga tiket angkutan udara tersebut didominasi oleh kelompok maskapai Low Cost Carrier (LCC) sedangkan maskapai full service cenderung melakukan penurunan harga. Kenaikan harga kelompok makanan turut menjadi penyebab inflasi Maluku pada Mei 2019. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 1,50 persen (mtm). Tingginya inflasi makanan jadi utamanya disebabkan oleh komoditas roti, wafer dan es teh manis sejalan dengan meningkatnya permintaan saat Ramadhan.

TPID Maluku, lanjut Teguh, telah melakukan Rapat Koordinasi TPID yang dipimpin oleh Sekda Maluku dan dihadiri oleh seluruh Dinas terkait. Dari rapat tersebut disimpulkan bahwa stok bahan pokok di Maluku tahan hingga 3 bulan ke depan. Selain itu, dalam rapat  disepakati bahwa Pemprov Maluku akan menambahkan frekuensi kapal laut penyeberangan untuk distribusi bahan pokok dan jalur mudik masyarakat, termasuk upaya pengawasan tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan.

"Namun di sisi lain, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai potensi kenaikan harga bawang merah dan bawang putih sejak dari sentra produksi di Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian dari TPID Maluku," bebernya

Selanjutnya, telah dilakukan Rapat TPID Kabupaten Kepulauan Aru. Kepulauan Aru bukan kota IHK, namun menjadi penyokong pasokan komoditas ke Kota Tual yang merupakan kota IHK.

Memang, tekanan inflasi di Kepulauan Aru cukup tinggi yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pokok. Kepulauan Aru mengandalkan pasokan dari Jawa Timur dan keberadaan Tol Laut. Namun, sejak Januari-Mei 2019, hanya 1 kali kapal tol laut yang bersandar dan melakukan bongkar-muat.

Selain itu, adanya struktur pasar yang oligopoli menyebabkan pengendalian harga sulit dilakukan. Hal ini cukup memberikan efek domino pada inflasi Kota Tual yang tinggi. Dalam upaya menjaga ekpektasi konsumen, TPID Maluku rutin melakukan talk show  melalui  Televisi. Talk show tersebut bertujuan  menjaga ekspektasi masyarakat serta menginformasikan bahwa pasokan bahan pokok tercukupi dan mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan.

Diakui Teguh, Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5 persen ±1 persen (yoy).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.

Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00