• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Menteri KKP : Susinisasi, Sampai Peningkatan PNBP dan Pemasukan Pajak

12 June
16:38 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melalui Anggota IV, Rizal Djalil, menyerahkan dokumen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2018 kepada Menteri KKP Susi Pudijastuti, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). 

Rizal Djalil mengatakan, bahwa Presiden RI Joko Widodo turut senang dengan pencapaian WTP yang berhasil diraih KKP tahun ini. 

“Saya juga mendengar bahwa Pak Jokowi (walaupun) saya kebetulan tidak hadir di istana waktu itu, beliau senang KKP sudah mendapatkan WTP. Jadi, selamat,” ucap Rizal.

Sementara itu, Menteri Susi tak lupa mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI yang berkenan langsung mengunjungi KKP dan membawa berita baik. Hasil ini menjadi buah manis dari upaya-upaya yang terus dilakukan KKP dalam memperbaiki opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. 

“Saya rasa seluruh kementerian, baik eselon satu, dua, tiga, dan staf itu setahun ini dag-dig-dug terus semuanya. Saya bilang, ya kalian yang melaksanakan program-program pemerintah ya bagaimana kok bisa disclaimer. Pasti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah kan tidak mungkin seperti itu. Ya saya bilang terus perbaiki, lanjut perbaiki. Terbukti, hasilnya pun dapat dirasakan tahun ini,” tutur Menteri KKP Susi Pudjiastuti. 
 
Susi lanjut menuturkan, menyatakan bahwa pencapaian kali ini juga tak lepas dari upaya KKP untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir. Salah satunya, melalui kebijakan Susinisasi, yakni pembuangan kata-kata bersayap dalam nomenklatur anggaran untuk membuat anggaran yang tepat guna. 

Hasilnya, dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp9,3 triliun kepada negara. Selain itu, PNBP dan pajak juga turut meningkat. 

“PNBP naik dari Rp150 miliar saat awal saya menjadi menteri, sekarang sudah jadi Rp600 miliar lebih. Pajak juga naik dari sebelumnya tak sampai Rp300 miliar, sekarang sudah Rp1,5 triliun,” ucapnya. 

Namun demikian, Menteri Susi mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah alias PR yang harus dikerjakan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Hal ini akan terus diupayakan oleh KKP ke depannya. 

“Saya akui, dari sisi anggaran dan efektivitasnya masih banyak bisa diperbaiki. Kemudian efisiensinya tentu saja juga pasti bisa diperbaiki. Efektivitas ini sangat penting karena ini nanti yang akan menjadi ujung tombak daripada produktivitas perikanan Indonesia," pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00