• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Inggris Raya Kucurkan 1.140 Ribu Pound, Bantuan Teknis Reformasi Regulasi

12 June
15:34 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Persemakmuran serta Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara baru saja menggelontorkan £1,140,000 (satu juta seratus empat puluh ribu poundsterling) sebagai bantuan teknis untuk pengembangan reformasi regulasi, yang akan berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 31 Maret 2023. 

Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pengembangan Reformasi Regulasi di Indonesia bersama 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Bantuan tersebut bersumber dari hibah Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara melalui Dana Kesejahteraan Pemerintah Inggris, yang dikelola oleh Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara. 

“Pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan MoU ini. Kami harap program kerja sama ini berjalan dengan baik, dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono.

MoU tersebut nantinya ditindaklanjuti workshop terkait post border dan product market surveillance regime di Indonesia sebagai agenda kegiatan pertama. Implementasi MoU ini juga berupa pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas, maupun bentuk kerja sama lain yang telah disepakati bersama secara tertulis oleh kedua negara. 

Pembentukan rencana kerja spesifik dan terperinci dalam implementasi nantinya bakal ditinjau setiap tahunnya.

"Tujuannya agar hasil produknya jelas. Program bantuan teknis ini juga bersifat fleksibel untuk merespon perkembangan isu prioritas dari Pemerintah Indonesia," kata Susiwijono. 

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik menuturkan, International Civil Service Effectiveness Index (InCisSE) telah menobatkan Inggris sebagai negara terbaik dalam membentuk dan mengimplementasikan regulasi. Karena Inggris mempunyai sistem regulasi, termasuk regulasi ekonomi yang sangat baik. Sehingga, melalui program kerjasama yang baru ini, Pemerintah Inggris akan totalitas berbagi keahliannya dengan mitra-mitra di Indonesia dalam bersinergi dan mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. 

“Regulasi-regulasi harus diimplementasikan guna memastikan pasar-pasar berfungsi secara efektif demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Regulasi yang baik menciptakan pemerintahan yang mampu mendorong bisnis startup dan investasi, sekaligus melindungi kebutuhan konsumen," tutur Duber Malik.

Selanjutnya, ia berharap, kemitraan ini dapat membantu meningkatkan daya saing, membuka peluang bisnis bagi masyarakat, mempercepat investasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Dengan kolaborasi ini, harapan ke depan juga dapat mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. 

"Kalau Indonesia berhasil, kesempatan pada perekonomian dunia akan lebih besar, dan semuanya bisa menciptakan dunia yang lebih sejahtera,” pungkas Malik. (Foto: Kemenko Perekonomian RI)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00