• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK : Jika Harus Terima Bingkisan, PNS Wajib Lapor Selambatnya 30 Hari

25 May
21:49 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keputusan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang melarang penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima gratifikasi dalam bentuk bingkisan atau parsel serta dalam bentuk lainnya.

Sebelumnya, KPK sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang Pegawai Negari Sipil (PNS) menerima segala macam gratifikasi. Hingga saat ini, sudah 38 Pemda yang menindaklanjuti surat edaran KPK dengan melarang para PNS menerima gratifikasi berbentuk bingkisan atau hal lainnya terkait hari Raya Idul Fitri.

“Salah satu bentuk pencegahan korupsi adalah melarang penyelenggara negara agar tidak menerima gratifikasi. KPK mengapresiasi langkah Pemda tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen Lebaran,” terang Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Febri lantas mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menolak sejak awal jika ada yang memberi gratifikasi dalam bentuk apapun. Namun apabila dalam kondisi tertentu tidak bisa menolak, penerimaan itu harus dilaporkan paling lambat 30 hari kepada KPK.

Seperti diketahui, KPK mengeluarkan surat nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019 yang isinya mengimbau para pejabat negara tidak menerima gratifikasi berupa uang, bingkisan, parsel, atau bentuk lainnya menjelang Idul Fitri atau Lebaran 2019. Menurut KPK, ada sanksi etik hingga pidana bagi pejabat ataupun PNS yang menerimanya.

Salah satu poin dalam surat tersebut meminta pimpinan instansi membuat surat edaran terbuka kepada publik yang menyatakan pegawai di instansinya tidak menerima gratifikasi. Sedangkan pimpinan korporasi diminta melakukan pencegahan agar bawahannya tak memberikan apapun kepada pejabat.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00