• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Hadapi Sengketa Pilpres Di MK, BPN Siapkan 8 Pengacara

25 May
18:31 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta:  Anggota Tim hukum 02 , Denny Indrayana mengungkapkan, Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi  menunjuk 8 orang sebagai kuasa hukum yang disiapkan untuk menghadapi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuannya, supaya bekerja lebih maksimal.

"Jadi tim lawyer-nya itu ada 8. kita memang sengaja tidak banyak. Tujuannya supaya solid supaya timnya bekerja," ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk "MK Adalah Koentji" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

Menurut Denny, kalau tim hukum BPN terlalu banyak, berpotensi koordinasinya akan bakal sulit. Sedangkan, tim yang hanya sedikit, maka bekerjanya juga lebih cepat dan terorganisir.

"Jadi, kalau timnya banyak, 100-200 gitu koordinasi nya malah sulit. Jadi kecil mungil, tapi efektif," imbuhnya.

Kemudian, kata mantan Wamenkum HAM ini, dirinya juga yang mengusulkan kepada Prabowo dan Sandi agar eks pimpinan Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) menjadi Ketua Tim Hukum.

"Semua tentu sepakat untuk meminta mas Bambang untuk jadi ketuanya. Kebetulan saya ketemu Pak Prabowo dan Bang Sandi  'Pak, ini tim butuh ketua, butuh koordinator, dan jika diperkenankan saya mengusulkan ketua Pak Bambang Widjojanto'. Pak Prabowo tanpa berpikir ulang lansung mengatakan setuju," tandas Denny.

Adapun, delapan nama kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi ialah: Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Zulfadli, Dorel Aimir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, Luthfi Yazid dan Teuku Nasrullah.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00