• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Inspektorat Kubar Ingatkan Kades Tidak Cari Untung dan Transparan dalam Kelola Dana Desa

23 May
17:37 2019
4 Votes (5)

KBRN, Sendawar : Inspektorat Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih menemukan laporan penggunaan dana desa (DD) tidak sesuai aturan. Salah satunya ada desa yang tidak mengembalikan kelebihan dana pengadaan barang atau material bangunan.

“Banyak kasus yang kita tangani itu masih banyak (kepala desa/kampung) yang berfikir seolah-olah itu proyek. Ketika realisasinya lebih murah dianggap keuntungan. Contohnya semen dianggarkan Rp.100.000/sak ternyata realisasinya hanya Rp.60.000/sak. Seharusnya kelebihan dikembalikan sebagai kash kampung, tapi malah dianggap sebagai keuntungan oleh pelaksana. Nah ini yang tidak boleh,” jelas kepala Kantor Inspektorat Kubar R.B.Bely J.W, saat dikonfirmasi RRI di Sendawar Kamis (23/5/2019).

Menurut Bely, DD yang dikucurkan melalui APBN tersebut juga harus dikelolah secara transparan sejak perencanaan, pelaksnaan hingga evaluasi dengan melibatkan masyarakat.

“Dana desa itu tidak boleh ada yang dikerjakan pihak ke tiga atau proyek karena sifatnya padat karya. Makanya ada namanya dana padat karya sekitar 30% dan semuanya dikerjakan oleh masyarakat. Dan itu harus diawali dengan musrenmbangdes, melibatkan masyarakat,” katanya.

Transparansi ujar Bely, wajib dilakukan agar diketahui masyarakat.  Kemudian dalam pengadaan barang atau material tidak mark up atau menaikan harga serta belanja sesuai kebutuhan.

“Kalau tidak mau bermasalah laksanakan APB-KAM sesuai yang sudah disepakati, kemudian beli sesuai spek yang dicantumkan di RAB. Jangan coba-coba mark up harga kalau kelebihan dikembalikan. Jangan juga ada pekerjaan fiktif,” pungkasnya.

“Terakhir trasnparan, libatkan semua masyarakat, pasang spanduk informasi pembangunan. Demikian juga laporan keuangan, sesuai Permendagri No.113 bahwa laporan realisasi keungan wajib ditempelkan depan balai desa sehingga masyarakat tau,” lanjut Bely.

Sementara disinggung mengenai temuan, Bely menegaskan jika pihaknya memang kerap mandapati laporan dari masyarakat maupun aparat kepolisian. Namun mayoritas hanya berupa kesalahan administrasi.  Meski begitu jika ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi, maka harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Dalam pemeriksaan rutin kita maupun bekerja sama dengan kepolisian memang ada temuan. Misalnya kekurangan volume, harga tidak sesuai, kelebihan tidak disetor. Ada yang dapat CSR dari perusahaan tapi tetap dicairkan bahkan ada laporan fiktif. Saya rekomendasikan harus dikembalikan. Tapi kalau sudah punya niat mau korupsi ya sudah itu urusannya dengan APH (Aparat penegak hukum). Dan sudah ada yang dipenjara karena laporan fiktif,” tutup Bely.

Untuk itu dia berpesan agar kepala desa/kampung berhati-hati dalam mengelolah dana yang bersumber dari APBN tersebut. Kemudian tetap berkoordinasi dengan Badan pengawas kampung, camat serta instansi terkait lainnya agar agar dalam pelaksanaanya tidak menyalahi aturan. Apalagi pemkab kubar sudah berkomitmen untuk bebas pungli,  korupsi, suap dan grativikasi.

Pihak kepolisian resor (Polres) Kubar menyebut ada satu kasus yang ditangani terkait penyalahgunaan dana desa, bahkan pelakunya sudah dijebloskan ke penjara.

“Terdakwa sudah divonis 4 tahun penjara yaitu mantan sekdes salah satu kampung. Modus operandinya adalah laporan fiktif,” ujar Kasat Reskrim Polres Kubar AKP.Ida Bagus Kade Sutha Astama saat dialog kiprah desa di taman budaya sendawar belum lama ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Moh Jauhar Efendi juga mengingatkan seluruh kades tidak asal buat laporan apalagi fiktif.

“Kepada kepala desa harus mempelajari aturan yang terkit dengan dana desa. Kalau sudah mempelajari jangan sampai muncul niat jahat atau mens rea. Kalau orang mau korupsi biasanya didahulukan dengan niat, selain niat ada kesempatan. Nah oleh karenanya hilangkan itu. Kalau misalnya antara rencana anggaran belanja dengan realisasi berbeda, sepanjang itu bisa dibuktikan dengan kwitansi atau nota pembelian maka tidak usah takut. Penyelidik pasti memperhatikan alat bukti itu. Tetapi kalau seperti informasi kepolisian bahwa ada laporan fiktif, ya sudah saya aja bisa laporkan,” tegasnya.

Diketahui dana desa tahun 2019 di Provinsi Kaltim berjumlah Rp.841 miliar. Khusus untuk kabupaten Kutai Barat sejumlah Rp.180 miliar lebih yang diperuntukan bagi 190 kampung di 16 kecamatan. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00