• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Hadapi 22 Mei 2019, Wiranto Tegaskan TNI-Polri Siap Lindungi Rakyat

21 May
19:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Wiranto menegaskan, aparat penegak hukum akan konsisten tegas tanpa pandang bulu, menindak siapapun yang nyata-nyata melanggar hukum. 

Hal ini diungkapkan berkaitan dengan adanya rencana dari pendukung salah satu paslon peserta Pilpres yang hendak melakukan demo besar-besaran di Jakarta untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR, bahkan akan menduduki Istana pada 22 Mei 2019 besok.

"Itu tindakan keliru dan tak akan didukung masyarakat serta merupakan kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman berat," tegas Wiranto dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Lebih jauh lagi, menurut Wiranto, pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan. 

"Ini bukan tindakan sewenang-wenang atau diktator, tetapi menegakkan hukum dan keamanan nasional," imbuhnya.

Dirinya kemudian meminta masyarakat ikut waspada terhadap kelompok-kelompok radikal dan teroris yang akan memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi sabotase. Laporkan kepada aparat jika melihat sesuatu yang mencurigakan, karena petugas akan melindungi masyarakat.

"Masyarakat harap tenang, tidak perlu takut, jangan percaya kepada berita-berita negatif yang beredar di media sosial, apakah Youtube, WA Group, Facebook, dan lain-lain. Yakinlah bahwa aparat keamanan, TNI dan Polri tetap kompak, bersatu padu menghadapi segala ancaman dan telah mempersiapkan yang terbaik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keamanan negara," tandas Wiranto.

Sebelumnya, Wiranto meminta bangsa Indonesia wajib bersyukur, bahwa pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menuntaskan tugas beratnya dengan menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara Nasional untuk Pemilu Serentak 2019.

Namun begitu, dengan selesainya perhitungan tersebut, jika ada pihak yang merasa kurang puas, masih diberi kesempatan membawa masalahnya ke Mahkamah Konstitusi (MK), seperti yang sudah diatur dalam Undang Undang.

"Kami mengajak semua pihak menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan dengan sikap ksatria mengakui kekalahan, karena dalam satu pertarungan pasti ada yang kalah dan menang," kata Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00