• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

Catat! Tunggak Iuran Sebulan, Kepesertaan BPJS Kesehatan Otomatis Terblokir

20 May
20:25 2019
1 Votes (1)

KBRN, Kota Bima : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memblokir sementara bagi peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), jika peserta menunggak iuran selama satu bulan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 82  Tahun 2018. Pengetatan aturan ini, lebih tegas dari aturan sebelumnya seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2013 jo Nomor 28 Tahun 2016.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bima, K. Hindro Kusumo mengatakan, jika Perpres sebelumnya ada kelonggaran waktu 10 hari, maka pada Perpres 82/2018, secara otomatis bulan kedua penunggakan diawal bulan maka kepesertaanya akan dihentikan sementara.

“Semisal bulan Januari peserta membayar, kemudian bulan Pebruari menunggak maka secara otomatis tanggal 1 Maret, akan dihentikan sementara,” katanya Senin (20/5/2019).

Ditambahkan, aturan ini mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2019. Untuk itu, Hindro meminta peserta JKN KIS harus rutin membayar iuran perbulannya, jika tidak mau mengalami pemblokiran sementara kepesertaannya pada JKN KIS. Kasus ini, kerap terjadi pada peserta mandiri karena adanya kesibukan dan lupa untuk membayar iuran.

Hindro menjelaskan, ada mekanisme yang mudah bagi peserta mandiri untuk bisa membayar iurannya setiap bulan. Saat ini BPJS Kesehatan, sebagai badan yang mengelola JKN KIS, sudah banyak membuka kemudahan-kemudahan dalam membayar iuran.

“Membayar iuran tidak harus datang ke kantor kami, cukup transfer dan membayar melalui aplikasi JKN Mobile di android peserta, sudah bisa,” tambahnya.

Tidak hanya pengetatan, pada Perpres 82/2018 ini, juga mengatur kembali peserta JKN yang bayi yang baru lahir. Jika pada Perpres 12/2013, bayi yang baru lahir tidak bisa didaftarkan langsung, pada Perpres 82/2018 ini, mengaturnya. Pada pasal 46 Perpres tersebut, memberi tenggang waktu 28 hari bagi bayi tersebut untuk menjadi peserta BPJS.

“Ini dilakukan untuk memberi jaminan kesehatan bagi bayi yang lahir namun perlu mendapatkan pelayanan tambahan yang tidak ditanggung oleh orang tuanya,” jelasnya.

Untuk itu, Fasilitras Kesehatan (Faskes) yang bermitra dengan BPJS, diminta untuk mensosialisasikan kepada pasiennya. Penjaminan bayi yang baru lahir di FKTP dan FKRTL tetap mengacu pada wajib lapor 3 X 24 jam.

  • Tentang Penulis

    Mujtahidin

    Reporter RRI / KBRN wilayah Bima, Dompu dan Kota Bima, NTB.// WA:0813-5362-5075// email:mujtahidin@rri.co.id.// didin74dompu@gmail.com// twitter//: @didin_rri// Telegram : @didin_rri_Mataram.//

  • Tentang Editor

    Hikmat Raharjo Oetomo

    Editor RRI Denpasar

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00