• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Ketua KPK Minta Rakyat Bisa Ikut Mengawasi Kinerja Pansel Pimpinan KPK

20 May
18:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo buka suara terkait kritikan beberapa kelopok masyarakat terhadap Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK 2019-2023 yang beberapa lalu dibentuk oleh  Presiden Joko Widodo.

"Dari KPK yang penting begini loh, nanti kan setelah ini ada pengumuman mengenai jadwal, mengenai SOP, bagaimana mereka melakukan pemilihan calon pimpinan KPK ya. Jadi kalau menurut saya, diawasi aja, kita rakyat Indonesia, termasuk KPK, ikut mengawasi setiap tahap itu," ujar Agus di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Agus menambahkan jika hal tersbut dapat mendorong Pansel mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi kalau misalkan setiap saat itu kita tahu jelas, transparan, dibuka ke masyarakat tes ini diikuti berapa, kemudian kriterianya lulus apa, sampai nanti terakhir fit and proper tes dulu kan juga terbuka kan. Jadi kita awasi aja," ujarnya.

Agus juga berharap Pansel bisa memilih pimpinan baru yang mampu meningkatkan kualitas pencegahan dan penindakan KPK secara proporsional.

"Itu sangat penting, karena itu enggak bisa ditinggalkan dua sisi itu. Pencegahan harus terus-menerus, harus makin banyak melibatkan banyak instansi masyarakat, NGO, dan yang lain-lain," tambah Agus.

Aguspun berharap kinerja penindakan KPK kedepannya tidak lengah dan pemulihan aset negara akibat korupsi bisa ditingkatkan.

Selain mengawasi Pansel, Agus juga ingin masyarakat sipil mendorong orang-orang di sekitar yang dirasa memiliki kapasitas dan i tegritas tinggi untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

"Jadi mari kita dorong. Kalau Anda punya kenalan yang kualitasnya bagus-bagus, prestasinya bagus dorong untuk daftar, yang daftar itu harus sebanyak mungkin orang dan harus orang bagus itu ya," lanjutya.

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi

(ICW, TII, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh) memberikan kritikan terhadap Pansel pimpinan KPK yang dibentuk Presiden.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya mengandung masalah serius. Dengan komposisi yang ada, ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi.

Mestinya Presiden Jokowi melakukan evaluasi menyangkut kinerja sejumlah anggota Pansel terdahulu. Mengingat pada periode kepemimpinan KPK hari ini, banyak masalah internal KPK yang kian mengkhawatirkan.

Termasuk aspek rekam jejak dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi mereka terhadap kelembagaan KPK. Hal ini yang sepertinya abai untuk dilakukan sehingga komposisi pansel menimbulkan kesan politik akomodatif.

Sementara beberapa nama Pansel juga memiliki kedekatan dengan Mabes Polri yang memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit Kepolisian atas KPK. Padahal KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya. Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00