• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Bawaslu Putuskan Laporan Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Administratif Tak Memenuhi Syarat

20 May
12:12 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Sidang putusan pendahuluan Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) RI, terkait adanya laporan dugaan kecurangan yang Terstruktur Sistematis dan Masih (TSM) kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, Jokowi-Ma'aruf memutuskan untuk menolak dan memberhentikan laporan yang disampaikan perwakilan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) kepada Bawaslu RI.

Dalam pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tersebut. Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan dalam persidangan, bahwa adanya alat bukti yang disampaikan sebagai dasar bukti pelaporan, tidak mendasar dan tidak kuat dalam hukum, untuk membuktikan adanya pelanggaran administratif pemilu.

"Tidak ada satupun bukti matang yang membuktikan adanya pelanggaran administratif pemilu yang struktur sistematif dan masif," ungkap Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang putusan Bawaslu, di gedung Bawaslu RI, Jakarta (20/05/2019).

Lebih lanjut dalam sidang tersebut Ratna Dewi juga menyatakan, bahwa Bawaslu dalam menilai bukti yang diberikan oleh pelapor tidak dijadikan alat bukti yang sah. Pelapor hanya menyantumkan bukti berupa print out yang tidak bisa mewakili adanya kecurangan.

Selain itu, dalam pemenuhan syarat kriteria penvantuman bukti yang disampaikan oleh pelapor, Bawaslu juga menilai bukti yang diberikan tersebut tidak memenuhi syarat dikarenakan pelapor hanya menyampaikan alat bukti berupa link berita. Alat bukti tersebut diberikan pelapor yang dinilai oleh Bawaslu tidak mewakili setengah keseluruhan provinsi di Indonesia.

"Bukti print out 73 berita online tidak bisa dijadikan bukti, harus disertai bukti lain seperti dokumen, surat maupun video nyata yang paling sedikit terjadi 50 persen jumlah provinsi di Indonesia," jelasnya lagi.

Melihat akan sejumlah hasil penelusuran terkait laporan tersebut, Bawaslu memutuskan untuk menolak laporan aduan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan dari Djoko Santoso, bersama Sekretaris BPN Hanafi Rais, dan Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad. Laporan pelapor dinyatakan tidak mendasar.

"Menetapkan menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu TSM tidak dapat diterima demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu," ucap Ketua Bawaslu RI, Abhan usai mendengarkan pembacaan pemaparan yang disampaikan Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo.

Sebagai informasi sebelumnya, Djoko Santoso bersama Sekretaris BPN Hanafi Rais, dan Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad melaporkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin atas dugaan memberikan janji berupa uang tunai kepada penyelenggara pemilu secara Terstruktur, Masif dan Sistematis (TMS) yang melibatkan sejumlah ASN di seluruh Indonesia.

Ketiganya melaporkan dugaan kecurangan tersebut, dengan menggunakan 73 alat bukti berupa print out dari berita online terkait adanya kecurangan di 23 provinsi di Indonesia. Untuk itu, mereka menuntut Bawaslu agar dapat melakukan penindakan pembatalkan penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai pasangan calon presiden 2019. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00