• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

1 Juni, Pemda Biak Numfor Terapkan Perda Pengelolaan Sampah

16 May
13:44 2019
0 Votes (0)

KBRN,Biak: Perda Pengeloaan Sampah yang telah ditetapkan DPRD Kabupaten Biak Numfor akan efektif diterapkan per 1 Juni 2019.

Asisten 2 Setda Biak Numfor Ferry Betay mengatakan, Perda pengelolaan sampah itu mengatur pemberian sanksi denda bagi warga yang membuang sampah sembarang dan pelarangan penggunaan kantong plastik.

“Kami beri apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor yang hari ini melakukan sosialisasi dengan menghadirkan para pengusaha maupun eleman masyarakat lainnnya sehingga dapat memahami seperti apa Perda tersebut,”ujar Ferry Betay mewakili Bupati Biak Numfor saat membuka kegiatan penerangan penggunaan kantong plastik di gedung wanita, Kamis (16/5/2019).

Menurut Ferry Betay, sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 75 ton dan khususnya sampah plastik cukup dominan  sehingga penggunaan plastik menjadi perhatian serius pemerintah.

Sementara itu Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, Iwan Ismulyanto mengatakan, sebagai bentuk 100 hari kerja Bupati Biak Numfor, mulai Juni diterapkannya Perda Pengelolaan Sampah termasuk terkait pelarangan penggunaan kantong plastik di pertokoan.

“Perda Pengelolaan Sampah ini salah satunya di dalam Kebijakan Stategis Daerah (Jakstrada) yaitu pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga 2017 -2025 yakni bagaimana mengurangi sampah dari sumber sampah sebanyak 30%, sedangkan 70% adalah penanganannya dan ini terkait UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolan Sampah dan PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolan Sampah,”ujar Iwan Ismulyanto.

“Perda ini akan diterapkan 1 Juni 2019, maka kami lakukan sosialisasi kepada pemilik toko dan pengusaha untuk selanjutnya menyampaikan kepada para  konsumen saat berbelanja bahwa tidak lagi menggunakan kantong plastik,” tegasnya.

Iwan Ismulyanto menambahkan,terkait sanksi atau denda yang diatur dalam Perda Pengelolaan sampah terdapat 23 larangan. Selain itu, terdapat tiga jenis sanksi administrasi bagi pelanggaran penggunaan kantong plastik yaitu  penutupan usaha selama tiga hari, uang paksa dan pencabutan ijin usaha baik bersifat sementara maupun tetap.

"Kemudian pada pasal 57 dan 59 terdapat 23 larangan yang akan dikenakan denda dengan kisaran Rp0 hingga Rp10 juta dan khusus bagi pengendara pribadi dan umum yang tidak menyiapkan kantong sampah/tempat sampah di dalam kendaraannya akan di denda Rp 0-500 ribu juga bagi warga yang membuang sampah dari dalam kendaraannya akan di denda Rp0-1 juta. Denda ini berlaku selama 3x24 jam bagi pelanggar,” tutur iwan Ismulyanto.

Ia berharap, partisipasi dan kerjasama semua elemen masyarakat mendukung pemberlakuan Perda Pengelolaan Sampah tersebut dan salah satu instrumen pencapaian keberhasilan daerah melalui penghargaan Adipura.

 “Kami akan membentuk tim terpadu lintas OPD dan lintas sektoral untuk penegakkan Perda ini, dengan melakukan penyidakan ataupun menindaklanjuti jika adanya laporan masyarakat dengan disertai bukti,” tegasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00