• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Imbau Caleg Terpilih Pada Pemilu 2019 Lapor LHKPN

16 May
13:45 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau bagi para calon legislatif (Caleg) terpilih pada pemilu 2019 untuk segera melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"Lebih dari 15 ribu orang Penyelenggara Negara yang akan melaporkan LHKPN sebagai caleg terpilih. Agar pelaporan berjalan dengan baik, KPK telah membuka pelayanan sejak saat ini dan menyelenggarakan layanan khusus selama rentang waktu 22-29 Mei 2019, termasuk pada hari Sabtu-Minggu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/5/2019).

Pengumuman Daftar Calon Terpilih anggota legislatif baru akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi pada 22 Mei 2019 mendatang. Namun, tahap rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan legislatif di beberapa Kabupaten/Kota sudah selesai dilakukan.

"Sebagai layanan tambahan, mulai tanggal 22 – 29 Mei 2019 pelaporan LHKPN calon legislatif terpilih akan dipusatkan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Gedung KPK lama) Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan. KPK akan membuka 20 meja layanan penerimaan LHKPN dengan jam operasional pukul 08.00 – 15.30 WIB," tambah Febri.

Febri pun menambahkan jika pelaporan LHKPN juga dibuka pada hari libur kerja.

"Sebagai upaya memaksimalkan upaya pencegahan korupsi, KPK juga tetap membuka layanan pada hari Sabtu – Minggu, 25 – 26 Mei 2019 pukul 08.00 – 15.30 WIB untuk menerima laporan," lanjut Febri.

Lapor harta kekayaan calon legislatif terpilih merujuk Pasal 37 Peraturan KPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasal 84A Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

KPK menyatakan jika sesuai dengan UU maka para Celeg yang tidak melaporkan harya kekayaannya maka KPU tidak akan mencantumkan nama Caleg terpilih kepada Presiden untuk dilantik.

"Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih. Jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan Gubernur," tegas Febri.

Selain itu, sehubungan dengan berakhirnya masa 7 hari setelah tanggal 22 Mei 2019 dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, maka pelayanan pendaftaran LHKPN berakhir pada tanggal 29 Mei 2019, sehingga setelah itu KPK tidak melayani sampai dengan 9 Juni 2019. 

Karenanya, agar tidak menghambat proses pelantikan bagi calon terpilih atau yang kemungkinan besar terpilih diimbau untuk segera melaporkan LHKPN dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Mengacu ke data wajib lapor LHKPN saat ini untuk sektor legislatif ini, maka total anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih yang akan dilayani berjumlah sekitar 15.445 orang Penyelenggara Negara. Namun, tentu saja karena otoritas pengumuman caleg terpilih ada pada KPU, maka jumlah dan nama yang wajib melaporkan LHKPN sampai dengan 29 Juni 2019 ini mengacu pada data pengumuman KPU tersebut.

KPK menegaskan, sebagai bentuk dukungan terhadap perwujudan Pemilu dan Politik yang berintegritas, dari sisi Pencegahan KPK akan memaksimalkan pelayanan pelaporan LHKPN ini dan telah mempersiapkan sistem yang kuat untuk menampungnya. Pelaporan secara elektronik dapat dilakukan darimana saja, dan jauh lebih mudah.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00