• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Tolak People Power, Warga Depok Minta Kubu Prabowo Taat UU

16 May
11:31 2019
0 Votes (0)

KBRN, Depok: Pemilu 2019 sudah usai, namum masyarakat masih diresahkan dengan adanya isu Tolak Hasil Pemilu melalui gerekan people power yang digulirkan kubu capres 02. 

Kasno (50) warga Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok merasa was-was dengan isu tersebut. Sebab dia berharap situasi politik pasca pemilu harus kembali normal sambil menunggu hasil penghitungan suara KPU pada 22 Mei mendatang.

"Saya tidak mendukung rencana Tolak hasil pemilu ini," kata Kasno saat dikonfirmasi RRI melalui seluler, Kamis (16/05/2019).

Baca Juga : BPN Akan Paparkan Temuan Dugaan Kecurangan Pemilu

Kata dia, peserta pemilu harus tunduk kepada UU dan aturan-aturan yang berlaku, termasuk pilpres dan pileg. Bila alasan penolkan hasil pemilu karena dinilai curang, biarkan lembaga seperti Polisi, Kejaksaan, MK, Bawaslu yang memproses sesuai kewenangan masing-masing.

"Di luar itu, adalah euforia yang bisa memecahbelah bangsa. Kalau ada pihaknya yang mengatakan pemilu 2019 curang, bisa dibuktikan tidak?," katanya.

Semestinya kata dia, kedua kubu baik dari pasangan capres 01, maupun 02 menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU RI. Diharapkan mereka tidak gegabah mengatakan "Tolak Hasil Pemilu 2019" sebelum putusan itu diumumkan.

"Saya menolak pernyataan ini. Tunggu keputusan lembaga-lembaga hukum di negara ini. Kalau memang 02 tidak percaya dengan lembaga-lembaga hukum negara ini, kenapa mereka ikut pilpres, kenapa ikut pileg?," ungkapnya.

Baca Juga: Pasangan Capres 02 Unggul di Depok

Sementara itu, Pengamat Politik Dalam Negeri Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat beranggapan pernyataan BPN yang mengatakan Tolak Hasil Pemilu sangat tidak elok. 

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah 02 mestinya mengajukan penolakan itu ke pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengontrol jalannya proses itu di KPU dan Bawaslu, jika BPN menemukan kecurangan segera ditindaklanjuti," tutur Cecep.

Cecep khawatir, jika langkah 02 diteruskan tanpa memanfaatkan mekanisme proses hukum yang berlaku. Maka, tidak menutup kemungkinan pendukung dari kedua belah kubu akan saling bentrok.

"Jadi itu bisa terbuka kemungkinan konflik yang memanas. Konflik ini bisa dicegah jangan menjadi pendukung yang emosional" ujarnya.

Dia mengatakan TKN atau BPN sah sah saja mengajukan kecurangan dari masing-masing lawan. Namun harus melalui mekanisme cek dan ricek serta konfirmasi.

"Para pendukung dari kedua belah kubu jangan main langsung percaya aja," tandasnya.

  • Tentang Penulis

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

  • Tentang Editor

    Syarif Hasan Salampessy

    Redaktur Puspem LPP RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00