• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Tidak Terbukti, Bawaslu Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI Asal Kalsel

16 May
10:11 2019
0 Votes (0)

KBRN, Banjarmasin : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel secara resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan politik uang yang menyeret Syaiful Tamliha politikus PPP Propinsi Kalimantan Selatan yang kembali terpilih untuk periode berikutnya di DPR RI.

Menurut Komisioner Bawaslu Kalsel Azhar Ridhanie, berdasarkan pemeriksaan yang pihaknya lakukan terhadap enam orang saksi, tak satupun membenarkan atau melihat politikus dari PPP tersebut melakukan praktek politik uang pada Pemilu lalu.

“Para saksi tak bisa menjabarkan bahwa yang memberikan uang tersebut adalah terlapor ST,” ujar Azhar Ridhanie, Kamis (16/5/2019).

Dari enam saksi tersebut, lanjut Azhar, empat saksi berasal dari pihak pelapor, sedangkan dua saksi lain dari pihak Bawaslu sendiri.

“Dua orang saksi itu jemput langsung dari Kabupaten HST,” jelas Azhar.

Baca juga : Pelaporan Ke Bawaslu Dihentikan, Nasrullah AR Pikirkan Laporan Ke Polisi

Dengan tidak adanya temuan terhadap praktek money politic tersebut maka Bawaslu Kalsel menyatakan kasus yang bermula dari aduan Nasrullah AR terhadap sesama kader PPP itu tak dapat dilanjutkan, karena unsur yang belum terpenuhi yaitu bukti dan informasi yang kuat dan hal ini sudah sesuai dengan UU Pemilu no 7 tahun 2017 pasal 523 ayat 2.

Sebelumnya berdasarkan surat nomor 002/LP/PL/Provinsi/22.00/IV/2019, Nasrullah AR menuding caleg DPR RI yang dipastikan lolos ke Senayan itu melancarkan serangan fajar di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 1, dapil tersebut juga merupakan dapil Nasrullah AR mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Baca juga : BPN Ungkap Kecurangan Pemilu 2019

Sementara itu Syaifullah Tamliha yang sebelumnya datang ke Bawaslu terkait pelaporan dari rekannya Nasrullah AR mengatakan, bahwa tuduhan adanya praktek politik yang ia lakukan didua wilayah pada Dapil 1 Kalsel pada masa tenang ia menegaskan tidak pernah melakukan kampanye di dua kawasan tersebut.

"Jika Bawaslu menanyakan dimana saya kampanye, maka aparat kepolisian lebih punya data karena memiliki izin pemberitahuan bahwa saya kampenya di sana,” ungkapnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00