• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Warga Kubar Protes Tebus Sertifikat Jutaan Rupiah, ini Kata BPN

15 May
21:37 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Sejumlah warga kabupaten Kutai Barat (Kubar) melayangkan protes lantaran harus bayar jutaan rupian saat tebus sertifikat. Padahal informasi yang diketahui warga, semua biaya ditanggung pemerintah alias gratis. Khususnya dalam program nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dicanangkan presiden Joko Widodo.

“Pak Jokowi bagus sudah gratiskan biaya sertifikat tapi yang dibawah ini harus dievaluasi. Karena tidak semua warga itu mampu bayar. Kita minta pemerintah jujur kalau dibilang gratis kenapa kok masih bayar,” ujar Hanyeq warga Kecamatan Barong Tongkok Rabu (15/5/2019) di Sendawar.

“Mana ada gratis pak, saya urus dari RT di kantor lurah saja sudah bayar. Yang sertifikat prona itu juga kita ambil malah harus bayar dulu PBB dan BPHTB. Ya kalau sedikit sih tidak apa-apa tapi ini mau dua juta, kasian kami masyarakat kecil ini,” tambah Herman warga Kelurahan Simpang Raya.

Selain biaya sertifikat yang dianggap belum jelas, warga juga meminta proyek PTSL dibagi rata tiap desa.

“Seandainya itu seratus bidang per kampung kan bisa semua dapat, tapi kami di Kampung Sentalar belum pernah dapat. Sedangkan itu program pemerintah dari pusat untuk semua masyarakat,” ungkap Har dari Kecamatan Nyuatan.

“Di kampung sini juga belum ada sertifikat tanah gratis itu, maka disini hampir semua belum ada sertifikat rumah apalagi ladang. Semoga tetap berlanjut sampai lima tahun kedepan supaya kami bisa dapat juga,” kata Junius warga kampung Kelian Dalam, Kubar.

Terpisah Kepala kantor pertanahan Kubar Idrus Alaydrus tak menampik kabar pengurusan sertifikat tanah harus membayar jutaan rupiah, hingga tumpang tindih di lapangan.

Idrus juga menjelaskan PTSL yang merupakan program pemerintah pusat melaui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini seharusnya gratis namun masih dikenakan biaya saat pengambilan sertifikat. Tapi biaya itu kata dia bukan permintaan BPN melainkan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus dibayar wajib pajak dan disetor ke dinas pendapatan daerah sebagai PAD.

“Terkait dengan biaya sertifikat PTSL untuk PNBP memang tetap ada, tetapi biaya ini ditanggung pemerintah. Misalnya pengukuran kalau rutin itu masyarakat bayar tapi kalau yang masuk PTSL itu semua dibiayai pemerintah.

“Jadi ada masyarakat bilang ambil sertifikat bayar sampai satu juta. Ternyata itu  biaya BPHTB dan pajak itu bukan kewenangan BPN melainkan kewenangan pemda untuk pajak daerah. Itupun perhitungannya jelas misalnya total 100 juta dikurangin 60 juta sisa 40 juta. Nah 40 juta itu di kali 5% itu yang harus dibayar untuk BPHTB. Jadi jelas tidak ada pungli disitu,” tegas Idrus.

“Dasarnya juga jelas sesuai Inpres 227 tahun 2018 dan kesepakatan bersama tiga menteri yaitu kementrian ATR/BPN, Kemendagri dan Kementrian Desa yang mengamantkan bahwa biaya yang ditanggung masyarakat maksimal Rp150.000,” tutup Idrus.

Sementara kepala sub bagian tata usaha Kantor Pertanahan Kubar Redi Tanson menyebut BPN Kubar tahun ini mendapat jatah 12000 sertifikat tanah. Program itu yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN serta kerjasama dengan Bank Dunia tersebar pada 12 desa di sejumlah kecamatan di Kubar.

“Totalnya 12000 bidang, yang 2000 bidang murni kita yang tangani dari anggaran kita, terus yang 10000 bidang itu pendanaanya melalui bank dunia yang pelaksanaanya dilakukan oleh pihak ke tiga melalui lelang di Kanwil. Kemudian 2000 itu dipecah lagi yaitu 300 untuk UKM, sedangkan 1700 diukur satu tempat secara sistematik. Dari 12 desa yang dapat program PTSL ada 3 desa yang nanti dipetakan secara kolektif dan lengkap yaitu desa Srimulyo, Sumber Rejo dan Rejo Basuki,” jelasnya.

Ia mempersilakan masyarakat yang ingin mendapat jatah sertifikat PTSL melapor ke BPN untuk diajukan tahun ini maupun tahun depan.

“Masyarakat yang mau dapat program ini bisa ajukan ke kami melalui kepala desa. Siapkan saja surat-surat tanah, identitas diri KTP atau KK, kemudian yang penting patok-patok batas juga harus sudah terpasang. Kalau sudah ajukan kami turun penyuluhan dulu, kalau masyarakat siap barulah kita turunkan tim pengkur dan tim yuridis untuk penghimpunan data. Setelah itu kita tempelkan di kantor desa supaya kalau misalnya ada klaim atau permasalahan bisa langsung diselesaikan dulu disitu,” pungkas Redi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00