• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Kepala Kanwil BPN Kalteng Klaim PTSL Capai Target

15 May
21:09 2019
1 Votes (5)

KBRN, Palangka Raya: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Pelopor, menyatakan pencapaian program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kalteng secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah agar seluruh tanah di Indonesia telah terdaftar pada tahun 2025.

Pelopor menjelaskan pada 2017 pencapaian pendaftaran tanah melalui Program PTSL sebesar 72 persen lebih. Kemudian tahun 2018 presentase kinerja pada Program PTSL meningkat menjadi 94 persen lebih. Sementara untuk tahun ini, sampai pertengahan Mei 2019 tercatat sudah hampir 13 persen dari target tanah terdaftar dalam Program PTSL. 

Target pendaftaran tanah dalam Program PTSL di Kalteng tahun ini sebanyak 65 ribu bidang tanah. Hingga pertengahan Mei 2019, sudah sebanyak 6 ribu lebih bidang tanah terdaftar, 5 ribu 3 ratus lebih diantaranya telah disertifikat dan sebanyak 971 dalam proses perbaikan.

Menurut Kepala Kanwil BPN Kalteng, pencapaian target pendaftaran tanah ini belum semua dapat diterbitkan sertifikat karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi.

“Masih banyak bidang tanah yang sudah dicapai dalam pendaftaran tanah ini belum bisa diterbitkan sertifikat disebabkan pemilik tanah tidak ada di tempat, luasan tanah melampaui batas maksimum, tanah bermasalah dan ada sebagian masyarakat yang cenderung belum bersedia mendaftarkan tanahnya untuk diberikan sertifikat karena menghindar dari pembayaran pajak,” ujarnya usai acara Buka Puasa Bersama Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Tengah pada Rabu (15/5/2019) di Palangka Raya.

Pelopor optimis berbagai tantangan tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, Pelopor menghimbau kepada pemerintah daerah untuk ikut serta mendukung Program PTSL dengan mengurangi biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendaftaran tanah pertama kali.

Ia juga meminta pemerintah di tingkat desa/kelurahan agar mengikuti standar biaya pengurusan dokumen persyaratan pendaftaran tanah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk wilayah Kalteng maksimal sebesar 250 ribu rupiah.

Pelopor menegaskan kepada pemilik tanah agar tidak membayar biaya tambahan apapun kepada pihak yang mengatasnamakan pegawai Badan Pertanahan Nasional dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui Program PTSL.

“Jadi kalau ada yang bilang gratis, sesungguhnya hakikatnya tidak gratis. Ini sudah dibayar. Oleh karena itu karena sudah dibayar jangan dibayar lagi. Apapun bunyinya, apapun namanya, apapun alasannya untuk meminta uang lagi. Apalagi mengatasnamakan orang BPN untuk PTSL. Tolak! Jawabnya apa? Sudah saya bayar. Kepada siapa? Ke kantor pajak,” ujarnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00