• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pakar Komunikasi: Pemerintah harus Adil dalam Menilai Penyampaian Pendapat dari Masyarakat

15 May
09:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pakar Komunikasi Public Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lukas Ispandriarno mengakui selama dua dekade Indonesia sudah membuktikan bahwa dalam menyampaikan pendapat sudah banyak disediakan saluran-saluran atau chanel-chanel dan media yang dapat membuat viralnya suatu berita di media sosial.

"Jadi saluran-saluran itu sudah tersedia dan kita bebas menggunakannya tentu saja dengan pertanggung jawaban yang kita miliki, pertanggung jawaban kita kepada masyarakat dan orang lain," jelasnya kepada Pro3 RRI, Rabu (15/5/2019).

Menurut Lukas, hal tersebut menjadi sering terlupakan karena hanya mengambil kebebasannya tetapi tidak memikirkan bagaimana tanggung jawab dari effek yang dikehendakkan itu baik kepada orang lain dan masyarakat luas.

"Jadi isi atau konten dari apa yang disampaikan tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang utama kita mau menyampaikan, kritik, memberikan masukan atau menyampaikan data-data yang berbeda itu dipersilahkan," ucap Lukas.

Selain itu Lukas juga mengatakan lapor melapor tentu menjadi benteng utama adalah lembaga pradilan, yang bisa berdiri independen dan menangani secara profesional atas laporan-laporan dalam bukti-bukti yang cukup dan memenuhi syarat untuk di ajukan ke pengadilan atau pertama-pertama pihak kepolisian.

"Memang itulah yang menjadi tantangan pemerintah untuk bisa menangani secara sungguh-sunguh apakah aduan-aduan itu telah memenuhi syarat sehingga bisa diteruskan ketingkat yang lebih tinggi khususnya pengadilan jadi disitu juga kita bisa melihat bahwa ada pandangan-pandangan yang berbeda orang mengatakan kritik, makar maka ukuranya itu UU," tukasnya.

Jadi pengadilan yang akan menilai, saksi ahli akan ada pembela, disitulah dikunci kebebasan berpendapat itu diuji di ruang-ruang pengadilan, disitulah dibutuhkan pikiran-pikiran yang rasional berdasarkan dengan hukum dan disitu aduan pengaduan krtik pembelaan itu dilakukan sehingga kita mestinya mempercayai lembaga pengadilan.

"Inilah kemudian yang harus dipantau sehingga pemerintah atau negara bisa mengambil sikap yang tepat atas berbagai pandangan pendapat dari masyarakat yang bisa berakibat buruk atau sekedar menyampaikan pandangan yang asal berbeda atau rasional dan harus diperhatikan," tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00