• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Penyidik Tipideksus Bareskrim Polri Kirim SPDP Tersangka BN ke Kejagung RI

10 May
12:35 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia DR Mukri SH MH mengungkapkan Penyidik Tindak Pidana Umum dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Tipideksus Bareskrim) Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: 97/V/Res.2.3/2019/DIT. TIPIDEKSUS Tanggal 3 Mei 2019 atas nama tersangka inisial BN kepada Jaksa Penuntut Umum pada Janpidum Kejaksaan Agung RI.

"Pihak Kejaksaan Agung telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan SPDP dari Bareskrim Mabes Polri atas nama BN  dengan status tersangka. SPDP tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umun Kejaksaan Agung RI," ungkapnya kepada wartawan di Gedung kejaksaan Agung jalan Sultan Hasanudin no 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, DR Mukri SH MH, SPDP tersangka inisial BN ini terkait penyidikan perkara tindak pidana turut serta atau membantu mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua.

"Tersangka BN diduga membagikan Kekayaan Yayasan berupa uang, barang maupun kekayaan lain secara langsung atau tidak langsung yang dapat dinilai dengan uang  kepada Pengurus Yayasan Keadilan Untuk Semua atau dengan jabatannya dengan sengaja menguasai sebagian atau seluruhnya kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua secara melawan hak atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu daya, keadaan palsu atau rangkaian perkataan bohong atau tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, atau turut melakukan atau membantu tindak pidana tersebut dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahin 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP jo. Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP Pasal 49  (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," jelasnya.

Dikatakannya untuk menindaklanjuti laporan SPDP dari  Bareskrim Mabes Polri  pihah  Kejaksaan Agung telah  menunjuk jaksa yang akan mempelajari kasus ini.

"Jajaran Jampidum telah menunjuk 3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tipideksus Bareskrim Polri," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00