• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

PHRI Bali Sosialisasikan SLF dan OSS

25 April
00:27 2019
1 Votes (5)

KBRN, Denpasar : Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menggelar sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan, Online Single Submission (OSS), dan Standar Usaha Pariwisata. Sosialisasi yang dihadiri perwakilan pengelola akomodasi perhotelan itu dilaksanakan di Gedung Bali Tourism Board (BTB), Rabu (24/4/2019). 

Sekretaris BPD PHRI Bali, Perry Markus kepada wartawan menjelaskan kegiatan ini untuk menyosialisasikan kebijakan baru, khususnya soal perizinan melalui sistem OSS. Ia mengakui, sistem Online Single Submission belum dipahami seluruh pegiat industri pariwisata. 

"Karena dari perizinan dulu yang sebelumnya menggunakan cara manual, sekarang dengan OSS ini kan banyak hal yang dipangkas. Banyak pertanyaan ke kami sebagai asosiasi, akhirnya kami berinisiatif untuk bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai OSS," katanya kepada wartawan. 

Selain OSS, yang disosialisasikan dalam kesempatan ini adalah soal Sertifikat Laik Fungsi bangunan (SLF). Perry menjabarkan, SLF menjadi salah satu prasyarat bari sektor perhotelan dalam melakukan sertifikasi usaha. 

Ia tak memungkiri, banyak daerah termasuk Bali yang belum siap mengikuti proses SLF. Terlebih dalam proses sertifikasi laik fungsi bangunan diperlukan tenaga ahli. 

"Jadi sertifikat laik fungsi bangunan ini sebenarnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya selama ini, itu mendapatkan hambatan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali. Aturan itu akhirnya seperti mengganjal untuk hotel mengadakan sertifikasi usahanya. Jadi sertifikasi usaha hotel itulah yang nanti akan menentukan, apakah dia bintang lima, bintang empat, bintang tiga, dua, satu atau non-bintang. Jadi hotel melakukan sertfikasi usaha lewat lembaga sertifikasi usaha yang namanya LSU," tukasnya. 

"Karena persyaratan itu sampai sekarang itu menjadi polemik, istilahnya kalau tidak ada itu (SLF, red), karena itu persyaratan termasuk salah satu persyaratan utama, dia tidak boleh disertifikasi. Ini menjadi hambatan bagi hotel-hotel," imbuhnya. 

PHRI ketika rapat kerja nasional (Rakernas) IV di Jakarta, Februari 2019 lalu dikatakan telah menyampaikan aspirasi soal SLF kepada Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Pada kesempatan itu, mantan CEO PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tersebut berjanji akan mengevaluasi pemberlakukan SLF. 

"Pak Menteri Arief Yahya sebagai narasumber waktu itu ditanya, Pak didaerah-daerah ini kesulitan mengenai SLF ini, bagaimana? Pak Menteri waktu itu menjawabnya, ya coba nanti kita lihat apakah ini bisa dicabut atau tidak ketentuan ini. Selama ini masih belum ada perubahan, ya kita sosialisasikan yang ada ini dulu. Nanti misalnya kalau ada perubahan baru, baru kita akan sosialisasi lagi," paparnya.

Perry mengaku, PHRI Bali prinsipnya mendukung kebijakan yang mampu mendongkrak standarisasi usaha perhotelan di Tanah Air. Namun jika pada akhirnya regulasi yang ada justru menghambat, pihaknya juga berharap dilakukan tinjauan ulang oleh pemerintah. 

"Kita mendukung untuk hal yang baik. Karena maksud kita biar usaha ini, Pak Menteri juga menyadari hal itu, Pak Menteri mengatakan usaha yang sudah ada itu jangan sampai mati, jalan terus. Tujuan kita kan biar lebih naik, tetapi ini kok jadi tidak bisa. Akhirnya pada waktu itu Pak Menteri menyarankan kenapa tidak kita bikin saja standar itu nanti akan berkembang dengan sendirinya," ungkapnya. 

"Jadi sekian dulu standarnya, bisa terpenuhi. Nanti sudah bisa dipenuhi semua, kita naikkan lagi, kita naikkan lagi secara bertahap. Daripada sekarang langsung begini, terus semua ini tidak siap. Tidak hanya dunia usaha yang tidak siap, tetapi pemerintah juga belum siap begitu di kabupaten dan kota. Nah itu yang kita sementara dalam pembicaraan dalam pengkajian," tutup Perry Markus. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00