• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Program Kampung KB Dinilai Efektif Entaskan Kemiskinan di Daerah Tertinggal

23 April
23:44 2019
1 Votes (5)

KBRN, Tanjungpandan : Program Kampung KB yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat strategis dalam membangun daerah yang identik dengan pengentasan kemiskinan, dengan skor 71,3 (predikat cukup berhasil).

"Program Kampung KB menjadi program pembangunan daerah yang holistik dan integratif," ungkap Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN, H Nofrijal, SP, MA saat membuka acara Temu Kerja Regional Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengelola Data dan Informasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Tanjungpandan, Belitung, Selasa (23/4/2019) malam.

Ia menjelaskan, sejak awal 2016, BKKBN bersama pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang dapat dilakukan di setiap desa di Kampung KB.

Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan 8 Fungsi Keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. 

Hingga April 2019, data Kampung KB yang telah dibentuk adalah sebanyak 14.297. 

Menurut Nofrijal, sasaran Kampung KB adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KB nya masih rendah.

"Melalui Kampung KB diharapkan Program KKBPK bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, dan kampung-kampung di seluruh Indonesia," terangnya.

Kampung KB juga menyasar wilayah yang juga menjadi sasaran pencegahan stunting, karena menurut Pemantauan Status Gizi (PSG) Ditjen Kesehatan Masyarakat pada 2017, prevalensi balita stunting di Indonesia masih tinggi yakni 29,6%, atau di atas batasan yang ditetapkan WHO sebesar 20%.

Nofrijal juga menegaskan bahwa Kampung KB di kabupaten/kota di seluruh Indonesia wajib menggunakan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai data intervensi sasaran bersama lintas sektor lainnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00