• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Beberkan Peran Dirut PLN Sofyan Basir Dalam Kasus PLTU Riau 1

23 April
19:45 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau -1.

"Dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap Penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir), Direktur Utama PT. PLN (Persero)," kata Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK dalam Konferensi persnya, Selasa (23/4/2019).

Sofyan Basir diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dengan terpidana Mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan awalnya pada Oktober 2015 Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat kepada PT PLN untuk memasukan proyek PLTU Riau-1 ke dalam Rencana Umum Penyediaan Listrik (RUPTL) PT PLN.

Hanya saja tidak ada tanggapan positif dari pihak PT PLN. Kemudian Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN untuk mendapatkan Indpendent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1. Untuk itu, terjadi pertemuan antara Kotjo, Eni dan Sofyan Basir untuk membahas proyek itu. 

Pada tahun 2016, Sofyan Basir menunjuk Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Saut menyatakan jika, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 megawatt masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Kotjo, lanjut Saut meminta anak buahnya untuk bersiap lantaran sudah dipastikan proyek PLTU Riau-1 dimiliki PT Samantaka Batubara.

"Setelah itu diduga SFB menyuruh salah satu direktur PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan," kata Saut dalan Konpers di gedung KPK, Selasa (23/4/2019).

Saut menambahkan hingga Juni 2018 terdapat sejumlah pertemuan antara Sofyan Basir, Eni, dan Johannes B Kotjo serta sejumlah pihak seperti hotel, restoran, kantor PLN dan rumah Sofyan.
KPK pun menyebut peran Sofyan Basir dalam kasus ini : 

1. Sofyan Basir menunjuk perusahaan Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1.
2. Sofyan Basir menyuruh salah satu direktur di PT PLN untuk berhubungan dengan Eni Saragih dan Kotjo.
3. Sofyan Basir menyuruh salah satu direktur di PT PLN untuk memonitor karena ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau 1.

4. Sofyan Basir membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC (Huandian) dan perusahaan-perusahaan konsorsium.

Sofyan Basir disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00