• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Lingkungan Hidup

Janji Tolak Tambang di Gayo Oleh Plt Gubernur Aceh Ditagih

23 April
17:24 2019
1 Votes (1)

KBRN, Takengon : Aktivis lingkungan di Gayo kembali persoal rencana penambangan dan pengolahan bijih emas dmp di Proyek Abong, di Lumut, Owaq, dan Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah oleh PT Linge Mineral Resource (LMR).

Mereka ngotot menolak rencana itu lantaran dianggap membawa dampak buruk bagi masyarakat Gayo kedepan. Salah satunya dengan pencemaran lingkungan hingga kualitas kopi akan merosot.

Salah seorang aktivis Gayo, Maharadi bahkan mulai ungkit janji PLT gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menyatakan akan menolak rencana pertambangan LMR di Linge. Kendatipun, hingga saat ini janji itu tak kunjung terealisasi. Nova masih sebatas sepakat menolak tambang PT EMM di Nagan raya dengan menarik rekomendasi izin usaha pertambangan iup pada 18 April.

Maharadi menuntut, Nova konsisten dengan janjinya kepada masyarakat Gayo. Terlebih, rencana penambangan oleh PT LMR dianggap menabrak sejumlah aturan.

"Pak Nova bilang, sepakat menolak, itu disampaikannya melalui WhatsApp kepada kami," kata Maharadi kepada RRI, Selasa (23/4)

Pria yang juga menjabat Koordinator Jaringan Anti Korupsi ini mencatat, PT LMR semula mendapat IUP eksplorasi dari pemerintah Aceh Tengah melalui surat nomor 530/2296/IUP-EKSPLORASI/2009 seluas 98.143 hektare. Dari luas tersebut 19.628 hektare berada di KEL & HL, sisanya 78.514 hektare Hutan Produksi.

Semula, hasil audiensi massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat menolak tambang dengan pemerintah daerah, sepakat IUP PT LMR dicabut.

Terhitung 4 April 2019, PT Linge Mineral Resource mengumumkan rencana penambangan dan pengolahan bijih emas dmp di Proyek Abong, berlokasi di Lumut, Owaq, dan Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Besaran rencana kegiatan sekitar 9.684 Ha dengan target produksi maksimal 800 ribu ton/tahun.

Dalam pengumuman yang disampaikan melalui media cetak, PT Linge Mineral Resource memberi kesempatan bagi publik untuk menyampaikan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) selama sepuluh hari kerja terhitung sejak diumumkan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00