• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Serba Serbi Pemilu

Anggotanya Dilaporkan Soal Quick Count, Persepi Siap Ambil Langkah Hukum

20 April
21:09 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Karena merilis hasil hitung cepat pemilu 17 April kemarin, enam lembaga survei yang melakukan hitung cepat dilaporkan ke Bareskrim Polri, oleh organisasi masyarakat yang menamakan diri mereka Koalisi Masyarakat Anti Hoax dan Korupsi.

Ormas tersebut menuduh lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat telah melakukan kebohongan publik, dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Enam lembaga yang dilaporkan itu antara lain;  Indo Barometer, CSIS,Charta Politika Indonesia, Poltracking Indonesia dan Perludem. Lembaga survei tersebut merupakan anggota Perhimpunan Survei Opini Publik  Indonesia (Persepi), kecuali Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sebenarnya tidak melakukan hitung cepat maupun exit poll pemilu 2019.

Ketua Departemen Hukum Persepi Andi Syafrani mengatakan, ata laporan tersebut  pihaknya siap menghadapi proses hukum  tapi juga akan melindungi hak anggotanya, karena kegiatan hitung cepat dalam pemilu merupakan kegiatan yang legal.

“Karena ini bagian dari lex spesialis dalam Undang-Undang Pemilu, maka pengaturannya harus mengacu pada Undang-Undang Pemilu. Kami siap mengikuti proses hukumnya,” ujar Andi, dalam keterangan pers Persepi di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

“Tapi kami mengingatkan, sebagai lembaga survei, kami juga punya hak hukum yang sama. Kami akan mempertimbangkan langkah hukum yang sama, untuk melindungi hak kami sebagai lembaga survei, sebagai entitas yang sudah diberikan haknya oleh lembaga negara. Kita akan lihat perkembangannya nanti seperti apa,” tegas Andi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai laporan ke Bareskrim yang diarahkan ke lembaganya, salah alamat. Karena Perludem, kata Titi, tidak melakukan hitung cepat maupun exit poll dalam pilpres kemarin.

“Perludem hanya melakukan pemantauan pemilu, dan Perludem adalah lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi di Bawaslu. Sebagai pemantau pemilu, Perludem patuh dan taat pada kode etik pemilu, yang menekankan pada ketentuan non partisan,” jelas Titi.

Karenanya Titi mempertanyakan pada pihak yang melaporkan Perludem, apa saja pelanggaran yang sudah dilakukan Perludem. “Kalau laporannya karena melakukan hitung cepat, itu salah alamat,” tandas Titi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00